Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Skema Baru Pemungutan PPN Pertanian, BKF: Supaya Proporsional

Dengan skema baru yang diterapkan pemerintah, para pelaku usaha di sektor pertanian yang punya omzet Rp4,8 miliar tetap dikenakan PPN.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 06 Agustus 2020  |  11:52 WIB
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2020). -  Antara
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dimaksudkan untuk menberikan kepastian kepada wajib pajak (WP).

Selama ini produk pertanian sebagian besar tidak dikenakan PPN, padahal kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besarnya di kisaran 13 persen. Sementara itu, kontribusi sektor ini ke penerimaan pajak sangat rendah.

Dengan skema baru yang diterapkan pemerintah, para pelaku usaha di sektor pertanian yang punya omzet Rp4,8 miliar tetap dikenakan PPN. Hanya saja, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk mengukur PPN terutang bukan harga jual tetapi 10 persen dari harga jual atau hanya 1 persen jika dikalikan tarif PPN.

"Sektor pertanian ini relatif sangat kecil kontribusinya sama pajak, ini yang kita ingin letakkan dalam konteks apa adanya supaya kita bisa lihat bahwa dalam konteks [proporsionalitas] beban penerimaan pajak," kata Febrio, Kamis (6/8/2020).

Adapun, badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan.

Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani. Penggunaan mekanisme nilai lain dan penunjukan badan usaha industri sebagai pemungut PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Sebelumnya, Pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd.) PP 31 tahun 2007.

Namun, fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 pada 2013, sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.

Sejak putusan tersebut dicabut hingga saat ini, petani masih merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertanian ppn bkf
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top