Berharap Penyaluran Anggaran PEN ke Sektor Tenaga Kerja Bisa Dongkrak Perekonomian

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional bakal mempercepat proses penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke sektor tenaga kerja dengan harapan pertumbuhan ekonomi negatif tidak berlanjut ke kuartal III/2020.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan percepatan penyaluran dana bantuan akan dialokasikan baik kepada tenaga kerja eksisting maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Program-programnya nanti dialokasikan dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), ke sektor padat karya, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nanti akan diberikan hibah dan kredit kepada pelaku UMKM. Itu yang akan dikejar dan akan direalisasikan dalam waktu singkat," ujar Budi dalam konferensi pers daring, Rabu (5/8/2020).

Pihak Satgas, jelasnya, sedang dalam tahap finalisasi program. Ditargetkan persetujuan oleh tim Satgas dapat diterima dalam rentang waktu sepekan hingga dua pekan sebelum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kontak fisik menjadi sangat diperlukan dalam upaya mengembalikan pergerakan ekonomi. Pekerja, jelasnya, mesti memperoleh kembali rasa aman sehingga dapat melakukan kontak fisik dalam beraktivitas demi menggerakkan kembali roda perekonomian.

Tentunya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Apapun yang dilakukan oleh tim pemulihan ekonomi nasional hanya menjadi ganjalan sampai rasa aman terbangun kembali dan mereka [tenaga kerja] berani keluar dan melakukan kontak fisik. Jika tidak, selama itu roda ekonomi tidak akan berputar dan selama itulah ekonomi ditopang oleh anggaran negara sebelum akhirnya tiba masa upaya itu tidak lagi sanggup menjadi penopang," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp695,20 triliun yang disalurkan ke sejumlah sektor, antara lain kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.