Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Skenario Pemulihan Ekonomi Berlanjut Tahun Depan, Ini Sektor Prioritas Pemerintah

Program bantuan sosial akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022, demikian juga usaha dan industri padat karya yang akan terus dipacu hingga 2022.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 04 Agustus 2020  |  14:15 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan saat acara peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7 - 2020). Bisnis
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan saat acara peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7 - 2020). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021 karena dampak dari pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

"Di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui siaran pers, Selasa (4/8/2020).

Airlangga mengatakan, pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021.

"Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali, maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19. Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan" jelasnya.

Kemudian, program bantuan sosial akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022, demikian juga usaha dan industri padat karya yang akan terus dipacu hingga 2022. 

Airlangga juga menyampaikan, pemerintah akan melakukan restrukturisasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga akan terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

"Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, upaya mendorong UMKM telah dilakukan pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona pemulihan ekonomi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top