Bisnis.com, JAKARTA – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, salah satu special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, resmi menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan (Jalintim Sumsel).
Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan bahwa penjaminan yang diberikan pada proyek ini merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan.
Dengan ditandatanganinya proyek ini, maka PT PII telah memberikan penjaminan pada 22 proyek KPBU. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang sangat baik dengan Kementerian PUPR selaku PJPK, dan tentunya dukungan dari Kementerian Keuangan.
“Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat terlaksana dan terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi antar wilayah khususnya di Lintas Timur Sumatra Selatan”, ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (4/8/2020).
Sutopo memaparkan penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari serangkaian penandatanganan perjanjian Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatra Selatan meliputi hal sebagai berikut.
Pertama, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR c.q Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan Usaha Pelaksana/BUP (Konsorsium dari PT Adhi Karya dan Brantas Abripraya), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan Direktur Utama PT Jalintim Adhi Abipraya.
Baca Juga
Kedua, penandatanganan perjanjian penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku BUP, dilaksanakan oleh Direktur Utama PT PII dengan Direktur Utama PT Jalintim Adhi Abipraya.
Ketiga, penandatanganan perjanjian regres antara Direktur Utama PT PII dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR selaku PJPK. Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sebagai salah satu skema pembiayaan alternatif, proyek KPBU ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk masyarakat melalui proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi.
Di antaranya yaitu melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.
Adapun, lingkup utama Proyek KPBU ini adalah melaksanakan preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatra di Sumatra Selatan sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan.
Proyek dengan estimasi biaya investasi kegiatan sebesar Rp916,4 miliar (biaya investasi ini terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama konstruksi) ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.
