Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan program pelestarian dan pengelolaan terumbu karang merupakan salah satu prioritas KKP.
Pasalnya, program tersebut dinilai selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir. "Nilai ini tidak semata-mata dari perikanan, namun juga diperoleh dari sektor pariwisata dan sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian pesisir," kata Edhy, dikutip dari Antara, Jumat (31/7/2020).
Menurutnya, hasil pelestarian dan pengelolaan terumbu karang akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi pesisir mengingat biota laut ini memiliki nilai ekonomi tinggi.
Mengacu pada laporan United Nations Environment Program pada 2018, nilai ekonomi terumbu karang Indonesia mencapai US$37 miliar pada 2030 apabila dikelola dengan baik. Edhy menegaskan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian dalam mengelola kekayaan laut Indonesia, termasuk terumbu karang.
Menyadari peran terumbu karang yang begitu besar dalam ekosistem laut, dia meminta penanaman terumbu karang masif dilakukan oleh semua lapisan.
Apalagi, lanjutnya, terumbu karang punya manfaat lain yaitu sebagai penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.
Baca Juga
"Sudah saatnya kebijakan tidak semata-mata hanya untuk melarang pemanfaatan tanpa ada alasan tertentu yang mendasarinya atau tanpa justifikasi berbasis kajian ilmiah. Tentu pemanfaatan pun harus diimbangi dengan upaya konservasi. Kata kuncinya keseimbangan," ucapnya.
Ia mengungkapkan, KKP menargetkan agar 10 persen dari luas perairan Indonesia (setara 32,2 juta hektare) menjadi kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pada 2030.
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono menyebut luas kawasan konservasi perairan Indonesia saat ini telah mencapai 23,34 juta hektare atau setara dengan 7,18 persen dari luas perairan Indonesia.
"Hingga Maret 2020, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 23,34 juta hektare atau 7,18 persen dari luas perairan Indonesia. Masih dibutuhkan 2,82 persen atau 9,16 juta hektare lagi untuk mencapai target penambahan luas," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan 32,5 juta hektare atau 10 persen dari luas perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi perairan yang operasional dan dimanfaatkan secara berkelanjutan pada 2030.
