Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, Senin (20/7/2020).
Pertemuan ini membahas gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemi.
Dalam pertemuan tersebut, Juru Bicara Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi mengatakan Luhut menyampaikan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional angka recovery rate adalah 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen.
Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena 6 provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional.
“Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin,” kata Jodi.
Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.
Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen.
Namun, hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini. Pasalnya, setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022 sehingga angka defisit akan kembali di bawah 3 persen pada 2023.
"Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain."
Baca Juga
Menurut Jodi, Luhut juga memaparkan langkah yang terpenting saat ini adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran.
Kepada Moody's, Kemenko Marves mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.
“Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik,” terang Jodi.
Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi.
Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR-RI.
Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai US$40 miliar. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka US$9 miliar. Sementara itu, untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai US$14 miliar. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan.
