Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penguatan Hukum Aset Negara, Pertamina MOR VIII Gandeng Kejati Papua Barat

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VIII bersama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman, pada Rabu, 8 Juli 2020.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 12 Juli 2020  |  21:00 WIB
Petugas melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU milik Pertamina.  - istimewa
Petugas melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU milik Pertamina. - istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VIII bersama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman, pada Rabu, 8 Juli 2020.

General Manager Pertamina MOR VIII Herra I. Wirawan menjelaskan bahwa penandatanganan itu merupakan komitmen Pertamina dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk bersinergi dan memberikan edukasi mengenai aspek hukum aset negara.

Dia mengatakan bahwa penandatanganan tersebut menjadi langkah positif dalam proses pengamanan pendistribusian energi bagi masyarakat oleh Pertamina sebagai objek vital nasional.

Adapun, penandatanganan melalui teleconference itu dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat Yusuf, di aula kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Manokwari.

“Diharapkan operasional Pertamina dapat berjalan kondusif, terjaga dan terlindungi baik dari aspek hukum, seperti dukungan pertimbangan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi, pemberian bantuan hukum, tindakan hukum di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan, serta bentuk kerjasama lain yang disepakati nantinya,” katanya dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (12/7/2020).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat Yusuf dalam sambutannya juga mengapresiasi langkah Pertamina untuk bersinergi bersama institusinya, baik dalam pemberian Pendapat Hukum maupun Pendampingan Hukum bagi Pertamina.

Dirinya menambahkan, salah satu poin dalam nota kesepahaman yakni pentingnya tindakan preventif.

Dalam hal pertimbangan hukum yakni, kegiatan pendampingan hukum (legal assistance) yang dikaitkan dengan program kemitraan kejaksaan, serta bantuan hukum dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

“Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat mendukung ketertiban publik yang tetap terjaga, serta operasional bisnis Pertamina kepada masyarakat dapat berjalan baik, dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertamina aset negara kejaksaan tinggi Papua Barat
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top