Pemberdayaan petani maupun kelompok tani (poktan) untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil panen perlu menjadi perhatian. Hal ini akan memotivasi mereka untuk mengelola lahan pertaniannya dengan maksimal.
Bagi petani yang mampu perlu disediakan fasilitas agar dapat mandiri menjual hasil panennya ke pasar yang dituju tanpa melalui middle man. Masalahnya adalah keterbatasan petani dalam membiayai kegiatan tersebut. Di negara maju, petani mampu melakukan kegiatan poduksi dan memasarkan hasil panennya secara mandiri atau bersama kelompoknya. Bahkan menjual hasil panennya kepada retailer atau importir jika dimungkinkan.
Petani akan memiliki posisi tawar yang lebih baik jika mereka dapat memilih pasar mana yang akan dituju. Untuk itu petani membutuhkan akses pembiayaan, baik yang berasal dari bantuan pemerintah maupun bank. Indonesia memiliki beberapa program untuk membantu petani, antara lain subsidi pengadaan benih, pupuk, sistem resi gudang (SRG), dan pembiayaan ekspor.
Bahkan saat ini ada program dari kementerian yang mendukung petani dalam memperoleh sertifikasi lahan pertanian agar dapat dijual ke negara tujuan ekspor yang memberikan persyaratan tertentu, seperti sertifikat organik. Yang perlu ditata adalah agar program ini sinkron satu dengan lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan petani secara optimal.
Kegiatan ekspor akan efisien jika dilakukan melalui pengiriman laut melalui peti kemas dalam jumlah besar untuk menghemat biaya transportasi. Sebelum dikirimkan, buyer/importir akan meminta sampel dari hasil panen tersebut untuk diuji dari berbagai aspek.
Semua biaya ditangung petani sebelum mendapatkan order dari buyer. Setelah mendapatkan order, petani harus mampu membeli, misalnya, kopi yang akan dikirim tersebut dari kelompoknya.
Untuk kopi arabika (green bean) yang saat ini harganya sekitar US$6 per kilogram (kg), petani harus dapat membayar lebih dulu 10 ton kopi senilai Rp800 juta. Jika pengolahan hasil panen kopi selesai dilakukan dan sambil menunggu kepastian order, petani dapat menyimpan hasil panen tersebut ke gudang terdaftar di wilayahnya yang menggunakan skema SRG. Selanjutnya petani memperoleh pembiayaan dari kopi sepanjang masih disimpan di gudang tersebut.
SRG belum dapat digunakan oleh petani yang akan melakukan ekspor. Skema ini hanya cocok untuk kopi yang akan dipasarkan di dalam negeri. Untuk ekspor, petani harus mencari pembiayaan saat kopi dikeluarkan dari gudang dan dikirim ke pelabuhan muat untuk kemudian ke pelabuhan di negara tujuan ekspor. Rentang waktu sejak kopi keluar dari gudang SRG sampai tiba di pelabuhan negara tujuan dan mendapatkan pembayaran dari buyer memakan waktu 2-3 bulan.
Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin dan melakukan pembayaran kopi yang sudah dihasilkan petani tersebut selama kurun waktu tersebut?
Memang ada skema LC, tetapi membutuhkan biaya yang cukup signifikan dan mungkin sebagian besar petani tidak mudah mengaksesnya. Di lain pihak, buyer kopi juga tidak menjadikan LC sebagai pilihan untuk pembelian 10 ton kopi spesial.
Buyer kopi spesial yang bersedia membeli kopi langsung dari petani umumnya membeli dalam volume kecil tetapi bersedia memberikan harga yang lebih baik daripada importir besar. Umumnya buyer tersebut hanya bersedia membayarkan uang muka tetapi mereka juga dapat mengajukan pinjaman di negaranya untuk membayar petani jika hasil panen (dokumen impor) sudah diterima di pelabuhan tujuan.
Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperluas sistem penjaminan SRG dengan memperluas skema pembiayaan. Tidak hanya membiayai hasil panen selama berada di gudang terdaftar tetapi sampai ke pelabuhan tujuan.
Alternatif lainnya melalui lembaga pembiayaan ekspor dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan petani selaku UKM. Lembaga dimaksud hendaknya dapat menyederhanakan persyaratan, memotong rantai birokrasi, dan turun langsung membantu petani. Seyogyanya petani tidak diharuskan membayar sejumlah provisi dan syarat lain yang membebani. Petani dengan segala keterbatasannya tidak memiliki kolateral maupun mobilitas yang tinggi.
Oleh karena itu bantuan untuk petani harus dipertimbangkan menjadi semudah mungkin. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan importir besar menunda pemesanan, karena masih banyak persediaan di gudang yang belum terdistribusi. Untuk usaha ritel yang selama ini membeli dari importir dan membutuhkan persediaan yang lebih fresh tidak dapat menunggu sampai importir menghabiskan persediaannya untuk kemudian melakukan pemesanan baru.
Tidak semua perusahaan ritel mengalami kendala operasional selama pandemi berlangsung. Mereka mencari akses untuk dapat membeli langsung dari petani. Selain itu tren konsumen di beberapa negara maju seperti Uni Eropa saat ini menggiatkan pembelian langsung dari petani, mengkampanyekan fair trade dan mengaplikasikan produk organik. Hal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh petani kita untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
Untuk itu pemerintah hendaknya dapat menyediakan infrastruktur yang memberdayakan mereka, khususnya dari segi pembiayaan.
