Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tahun Depan, Penerimaan Negara dari Hulu Migas Maksimal US$7,19 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga asumsi distribusi penerimaan dan cost recovery berdasarkan tiga level harga minyak mentah Indonesia atau ICP.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 18 Juni 2020  |  20:42 WIB
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (ketiga kanan) didampingi jajaran pejabat SKK Migas menyampaikan keterangan pers capaian kinerja hulu migas 2018 dan target 2019 di Jakarta, Rabu (16/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (ketiga kanan) didampingi jajaran pejabat SKK Migas menyampaikan keterangan pers capaian kinerja hulu migas 2018 dan target 2019 di Jakarta, Rabu (16/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyusun tiga asumsi distribusi penerimaan dan biaya pengganti operasi (cost recovery) pada 2021.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga asumsi distribusi penerimaan dan cost recovery berdasarkan tiga level harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Pada asumsi yang terendah dengan asumsi ICP US$40 per barel, distribusi penerimaan pada 2021 mencapai US$18,7 miliar dengan perincian US$8,4 miliar cost recovery, US$5,3 miliar bagian negara, US$5,01 bagian KKKS.

Sementara itu, pada asumsi ICP US$45 per barel, distribusi penerimaan negara diproyeksikan mencapai US$20,49 miliar yang terdiri atas cost recovery US$8,85 miliar, US$6,14 miliar bagian negara, dan US$5,5 miliar bagian KKKS.

Asumsi yang terkahir, dengan ICP pada level US$50 per barel, distribusi penerimaan negara diproyeksikan US$22,31 miliar dengan cost recovery US$9,19 miliar, bagian negara US$7,19 miliar, dan bagian kontraktor US$5,94 miliar.

"Asumsi yang kami gunakan range harga minyak, implementasi Permen ESDM No8/2020, serta Kepmen 89/2020 untuk harga gas, dan juga lifting minyakd

Harry Purnomo, Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra turut mempertanyakan proyeksi yang dipaparkan oleh SKK Migas tersebut.

Harry menilai, asumsi yang diberikan oleh SKK Migas dinilai merugikan negara, khususnya dalam hal pendapatan negara dari sektor hulu migas.

Pasalnya, dalam tiga asumsi distribusi pendapatan dan cost recovery pada 2021, cost recovery yang dikucurkan pemerintah jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara.

"Kalau dilihat grafik, kita buntung, tetapi pada outlook 2020 kita lost, kalau rugikan berarti kan APBN yang nombok ," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

skk migas hulu migas
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top