Bisnis.com, JAKARTA - Masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal harus menjadi momentum penataan sistem logistik dan rantai pasok baru secara nasional.
Pasalnya, adaptasi baru seiring pandemi virus corona menuntut adanya revolusi agar logistik semakin efisien dan sehat.
Baca Juga
Chairman Suply Chain Indonesia Setijadi menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi rantai pasok produk atau komoditas, integrasi dengan rencana induk pengembangan konektivitas (infrastruktur) logistik nasional.
"Di tengah lesunya sektor logistik, perlu peningkatan pemahaman terhadap produk atau komoditas dan rantai pasoknya," katanya, Senin (15/6/2020).
Lebih lanjut, dia menyebut perlu adanya peningkatan kemampuan pengelolaan produk atau komoditas (people, process, technology), harus diikuti penguatan proses, fasilitas, dan pelaku konsolidasi produk atau komoditas dimaksud.
Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui efisiensi (pengurangan panjang) rantai pasok, standardisasi dokumen, ukuran dan proses serta integrasi proses bisnis antar penyedia jasa logistik.
Yang tidak kalah penting, tegas Setijadi, dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah. Koordinasi antar kementerian atau lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikedepankan terkait adaptasi perubahan pola perdagangan dan teknologi.
Perlu juga pengembangan pusat konsolidasi produk atau komoditas berkaitan dengan ketersebaran produksi dan skala ekonominya. Hal ini dilakukan untuk pengembangan produk atau komoditas dan industri lokal atau daerah untuk penyeimbangan volume pengiriman antar wilayah.
"Perlu adaptasi perubahan pola bisnis dan perdagangan terkait perencanaan dan implementasi Sistem Manajemen Risiko," papar Setijadi.
Pola distribusi yang terfokus di Pulau Jawa pun mesti dibenahi jelasnya. Dengan demikian, new normal menuntut perubahan pola distribusi, proses penanganan barang, fasilitas dan peralatan, proses bisnis serta jaringan kerja.
Hal ini yang mesti dijawab bersama oleh para pemangku kepentingan logistik baik itu pemerintah sebagai regulator, para pelaku angkutan sebagai pelaku distribusi, pengelola prasarana seperti pelabuhan dan bandara, pemilik barang sebagai industri utama pemasok barang, serta pelaku pasar yang menyebabkan distribusi terjadi.
