Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Iuran Tapera Mulai 2021, Pekerja Non ASN Tak Perlu Khawatir

BP Tapera bakal mulai beroperasi dan menarik iuran kepada pekerja mulai Januari 2021, pekerja non-ASN diminta tidak perlu khatawir gajinya terpotong.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 05 Juni 2020  |  16:28 WIB
Iuran Tapera Mulai 2021, Pekerja Non ASN Tak Perlu Khawatir
Warga melintas di proyek pembangunan rumah bersubsidi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (27/5/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal mulai beroperasi dan menarik iuran kepada pekerja mulai Januari 2021. Hal ini memicu banyak kekhawatiran bagi para pekerja dari perusahaan selain Aparatur Sipil Negara.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat (PUPR) Eko D. Heripurwanto mengatakan agar para pekerja tak usah panik kalau gajinya segera dipotong untuk bayar iuran apalagi setelah menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19.

“Jangan ada kekhawatiran, karena yang disasar adalah ASN [Aparatur Sipil Negara] dulu, yang selama ini sudah menabung di Bapertarum,” ungkapnya saat konferensi pers melalui panggilan video, Jumat (5/6/2020).

Adapun saat ini dana eks-Bapertarum yang masih dikelola untuk dijadikan modal awal BP Tapera bernilai Rp2,5 triliun, terdiri atas Rp2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasilnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera dan Rp500 miliar untuk kegiatan investasi.

Eko juga menegaskan bahwa diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat tidak serta merta muncul, apalagi disengaja di tengah kondisi wabah seperti saat ini.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Tapera yang sudah diterbitkan sebelumnya, yakni UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

“Jadi harusnya PP ini jadi berkah, karena ini diperlukan untuk mempersiapkan operasional BP Tapera, karena ada beberapa PR [pekerjaan rumah] seperti transisi dari Bapertarum yang tidak bisa selesai tanpa ada PP ini. Kita punya 6-7 bulan untuk persiapan dengan adanya PP ini,” jelasnya.

Eko menyebutkan, harapannya dengan beroperasinya BP Tapera bisa membantu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog, karena dana murah untuk pembiayaan perumahan yang terkumpul di BP Tapera nantinya bisa besar dan bisa membiayai cukup banyak kebutuhan rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tapera Kementerian PUPR
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top