Penanganan pandemi Covid-19 tengah diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki masa tatana baru atau new normal. Tahap hidup berdamai dengan virus mematikan ini dipandang sebagai pilihan logis mengingat akhir pandemi belum dapat dipastikan. Kehidupan harus tetap berlanjut sembari menunggu terciptanya vaksin untuk menundukkan virus corona.
Sebagai sebuah pilihan, keputusan bergerak memasuki masa new normal tidaklah kebas dari kontroversi tentang kesiapan Indonesia dan kondisi nyata yang ada. Terlepas dari imanen atau permanen fase new normal nantinya, masyarakat Indonesia memang perlu disiapkan dan diajak memasuki tatanan kehidupan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Kedisiplinan dan ketaatan pada protokol kesehatan harus dipahami dan dijalankan masyarakat.
Di sisi lain, ada persoalan yang sangat strategis dan berpotensi menjadi “tantangan” di awal pergeseran ke new normal. Tumbangnya perekonomian, munculnya kluster-kluster baru pengangguran, menurunnya daya beli, serta terganggunya ketersediaan kebutuhan pokok mengantar pada persoalan mendasar pengadaan barang-barang kebutuhan pokok utamanya pangan secara mudah dengan kualitas baik dan harga terjangkau di pasar.
Pemerintah perlu meyakinkan bahwa kebijakan new normal pada saat yang pas nantinya merupakan skema paling tepat agar kehidupan ekonomi dan sosial dapat berlanjut.
| Baca Juga : Inflasi Mei 0,07 Persen |
|---|
Stimulus dalam jumlah besar telah disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat bawah, UMKM, serta petani dan nelayan agar secara ekonomi dapat bangkit, kegiatan usaha bergerak kembali, serta diharapkan beberapa bahan pokok dari sektor pertanian dan perikanan dapat tersedia secara mandiri di pasar. Namun tentunya, pengawalan mata rantai pengadaan dan pengedaran kebutuhan pokok penting dilakukan agar hal-hal di atas berjalan secara optimal.
Mata Rantai Penting
Ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan masalah strategis yang harus bisa dikendalikan oleh pemerintah pada periode awal new normal. Dalam hal ini, kinerja optimal Kementerian Perdagangan, yang tugas dan fungsi pokoknya menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas baik, sangatlah diharapkan.
Perlu secara khusus dicatat, kemudahan dan “kenyamanan” untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok pada masa awal new normal sangatlah krusial karena sebagian besar masyarakat kita masih sangat terganggu daya belinya akibat Covid-19.
Terdapat tiga hal penting yang perlu dicermati agar perputaran rantai ketersediaan kebutuhan pokok berjalan baik. Pertama, Kementerian Perdagangan harus turut memetakan kluster-kluster pertanian dan wilayah kerja para nelayan. Tujuannya agar mampu menjembatani seluruh hasil produksi dan memudahkan akses pasar domestik pada khususnya dan, jika memungkinkan, mengisi setiap peluang ceruk pasar luar negeri yang ada.
Keterpaduan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Bulog tentu sangat diperlukan untuk mengetahui secara pasti jadwal dan jumlah panen/produksi serta “cadangan” barang kebutuhan pokok pangan nasional utamanya beras.
Kedua, data kebutuhan terhadap barang kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi dan barang-barang untuk bahan baku industri harus tersedia dengan baik. Validitas data yang dimunculkan harus didukung dengan fakta di lapangan. Jika muncul perbedaan antara data dan kondisi nyata, maka dua langkah berkelanjutan perlu dilakukan dengan segera.
| Baca Juga : Indeks Manufaktur Lunglai |
|---|
Dua langkah ini adalah melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab pastinya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan atau alur distribusi dari sentra pertanian atau pabrik terkendala oleh kelancungan siasat perdagangan, maka langkah kedua yang dilakukan adalah mengambil “tindakan” cepat dan tepat untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok berkualitas baik dan harga terjangkau di pasar.
Tindakan bernas Kementerian Perdagangan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok diatas harus lebih berpatokan pada kondisi nyata di lapangan dan bukan pada data yang tersaji di atas kertas. Kondisi pandemi Covid-19 sudah mempengaruhi perekonomian secara global, maka komunikasi internasional secara bilateral mutlak diperlukan guna memudahkan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang masih harus didatangkan dari luar negeri.
Hal ketiga yang perlu menjadi perhatian adalah kebijakan sistem "resi gudang" yang belum optimal diterapkan. Kebijakan ini dapat mengakselerasi respons Kementerian Perdagangan terhadap kebutuhan petani dan nelayan untuk "membeli" hasil pertanian dan tangkapan nelayan.
Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah BUMN, seperti Bulog untuk hasil pertanian dan Perindo untuk hasil tangkapan nelayan, perlu diwujudnyatakan. Nilai penting kebijakan ini terletak pada kecepatan tindakan Pemerintah dalam menciptakan daya beli dan mengatasi persoalan keuangan para petani dan nelayan.
Bila daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai skema perekonomian pemerintah dan “pengawalan” mata rantai peredaran barang kebutuhan pokok dapat dioptimalkan, maka kebutuhan terhadap barang pokok dasar masyarakat tidak akan menjadi masalah yang serius di awal kita memasuki masa new normal nantinya.
*Penulis adalah Staf Khusus Menteri Perdagangan RI 2015-2016 & alumnus Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM
