Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan stimulus fiskal dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan utama saat pandemi Covid-19.
Saat ini, negara-negara di seluruh dunia telah menyuntikkan stimulus fiskal sejumlah 4 persen dari total PDB dunia, setara dengan dua kali lipat dari bantuan finansial saat Krisis Finansial Global tahun 2008.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan proyeksi PDB Indonesia turun dari 5,4 persen ke kisaran perkiraan -0,4 persen hingga 2,3 persen. Dia juga menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia, dengan tiga fokus.
Pertama, perluasan bantuan perlindungan sosial atau social safety net untuk masyarakat Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan atau terkena PHK.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia," kata Febrio dalam sebuah webinar yang diselenggadakan Global Indonesia Profesionals Assosiation (GIPA), Kamis (21/5/2020).
Kedua, subsisdi pembayaran bunga dan penundaan pembayaran hutang dalam rangka mendukung arus kas UKM pada masa pandemi ini. Ketiga, memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dengan mengsinergikan BUMN-BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN.
Baca Juga
Selain Febrio, pembicara lain dalam forum ini di antaranya Meghnad Desai, Chairman of Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF); Tom Orlik, Global Chief Economist di Bloomberg; dan Christy Zakarias, Hubungan Investor di Barclays.
Diskusi dibuka dengan paparan dari Christy mengenai perbedaan pengaturan stimulus di berbagai negara. Mayoritas stimulus dari negara maju terfokus pada skema retensi pekerjaan, kontras dengan negara berkembang yang cenderung terfokus pada pengembangan infrastruktur.
Sementara Desai menekankan bahwa penting bagi pemerintah untuk melihat kualitas kehidupan dan angka mortalitas rakyat sebagai prioritas yang terutama, khususnya rakyat dengan pemasukkan yang rentan karena pandemi Covid-19.
