Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Cipta Kerja Diminta Ganti Nama Oleh Lima Fraksi DPR

Sebanyak lima fraksi DPR RI yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, dan PPP meminta adanya perubahan nama atau judul terhadap RUU Cipta Kerja.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 Mei 2020  |  13:39 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersu berlanjut. Kini lima fraksi DPR RI mengusulkan adanya perubahan pada judul atau nama RUU tersebut.

Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP.

"Jadi ada lima fraksi yang mengusulkan perubahan judul RUU Cipta Kerja,” kata Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/5/2020).

Andi mengatakan, n berdasarkan penjelasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) masing-masing fraksi, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan RUU tersebut menjadi Cipta Lapangan Kerja sementara itu Fraksi NasDem mengusulkan perubahan judul menjadi Kemudahan Berusaha dan Investasi.

Selanjutnya, Fraksi PKS menginginkan perubahan judul RUU menjadi Penyediaan Lapangan Kerja, Fraksi PPP mengusulkan menjadi RUU Kesempatan Kerja dan Kemudahan Usaha sedangkan Fraksi PDIP mengusulkan menjadi RUU Penguatan UMKM, Koperasi, Industri Nasional dan Cipta Kerja.

Dalam hal ini, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Bukhori mengatakan, fraksinya memahami niat pembuatan RUU Ciptaker untuk mengurangi pengangguran yang jumlahnya sangat besar.

"Namun dalam makna Cipta itu sangat utopis sehingga kami usulkan menjadi RUU Penyediaan Lapangan Kerja," ujarnya.

Menurut dia, penyediaan lapangan kerja sangat riil bukan hanya menciptakan lapangan kerja sehingga bisa memenuhi hak warga negara.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjelaskan RUU Ciptaker disusun sebelum adanya pandemi Covid-19. Sementara itu saat ini pada masa krisis banyak Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), koperasi serta industri nasional terdampak Covid-19.

Untuk itu dia meminta sektor UMKM turut diperkuat dalam RUU tersebut. Terlebih, menurutnya UMKM menyumbang 14,7 persen dari total ekspor, menyerap 89,2 persen tenaga kerja nasional.

"Tidak mungkin ciptakan lapangan kerja kalau UMKM, Koperasi dan industri nasional tidak diperkuat. Dari judul mencerminkan kebangkitan ekonomi nasional dengan berikan suatu keputusan politik untuk penguatan UMKM, koperasi dan industri nasional," katanya.

Di sisi lain, anggota Baleg Fraksi PPP Syamsurizal menjelaskan fraksinya mengusulkan perubahan RUU Ciptaker menjadi RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha.

"Perlu kemudahan usaha jadi karena itu bangun iklim investasi dengan kemudahan berusaha. Kita perlu kesempatan kerja dan kemudahan berusaha untuk UMKM, koperasi, dan industri nasional seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr omnibus law cipta kerja

Sumber : Antara

Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top