Bisnis.com, JAKARTA – Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan sekaligus fokus menangani dampak pandemi Covid-19.
Penundaan ini resmi diumumkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian pada Senin (27/4/2020), setelah sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Hal ini diputuskan sebagai respons atas tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.
