Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hipmi: Defisit Melebar, Kredibilitas Pengelolaan APBN Sedang Diuji

Melebarnya defisit anggaran dari 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,27 persen dari PDB dengan nominal hingga Rp1.028,5 triliun bakal menguji kredibilitas pemerintah.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 19 Mei 2020  |  11:38 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Supres) untuk Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). ANTARA FOTO - Raqilla
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Supres) untuk Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). ANTARA FOTO - Raqilla

Bisnis.com, JAKARTA - Melebarnya defisit anggaran dari 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,27 persen dari PDB dengan nominal hingga Rp1.028,5 triliun bakal menguji kredibilitas pemerintah.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan bahwa dengan adanya Perppu No. 1/2020 pemerintah bisa dengan leluasa memperlebar defisit anggaran di atas 3% dari PDB tanpa persetujuan DPR.

Sehingga kebijakan mengubah defisit anggaran tersebut bukanlah yang menjadi polemik. Karena dengan disetujuinya Perppu No. 1/2020 maka rakyat melalui DPR RI sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah.

"Untuk selanjutnya, yang perlu kita kritisi dan cermati secara konstruktif adalah konteks kredibilitas dan akuntabilitas," kata Ajib, Selasa (19/5/2020).

Menurut Ajib, kredibilitas adalah kualitas dan kapabilitas untuk bisa dipercaya yang memerlukan alat ukur. Sayangnya, dalam hitungan hari, pemerintah merevisi sendiri postur dan kedalaman tingkat hutangnya ketika dibandingkan dengan Perpres No. 54/2020.

Penambahan defisit anggaran sebesar Rp175,6 triliun merupakan angka yang sangat signifikan. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa dalam beberapa saat ke depan tidak ada lagi perubahan struktur defisit?

"Ketidakberhasilan mengukur secara presisi struktur defisit APBN akan menjadi tanda tanya atas kredibilitas dalam melakukan proyeksi ekonomi dan desain struktur APBN," kata Ajib.

Dari sisi akuntabilitas, pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan APBN harus dilaksanakan pemerintah bersama rakyat. Rakyat sebagai pembayar pajak turut mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah.

"Sampai akhir tahun ini rakyat akan melihat seberapa kredibel dan seberapa akuntabel pemerintah dalam mengelola APBN setelah dipersenjatai dengan Perppu No. 1/2020," kata Ajib.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn hipmi defisit anggaran
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top