Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kontradiksi Perppu No.1/ 2020: Defisit Dilonggarkan, Fiskal Dipersempit

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan ada salah satu poin yang menjadi kontradiksi yang perlu ditelaah dan dikritisi secara proposional tentang Perppu Nomor 1/2020.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 16 Mei 2020  |  10:59 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Supres) untuk Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). ANTARA FOTO - Raqilla
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama pimpinan DPR menerima Surat Presiden (Supres) untuk Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). ANTARA FOTO - Raqilla

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Covid-19 menjadi undang-undang.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan ada salah satu poin yang menjadi kontradiksi yang perlu ditelaah dan dikritisi secara proposional.

Pemerintah mempunyai kewenangan penuh atas APBN periode tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 dalam membuat batasan defisit anggaran melebihi 3 persen.

"Positifnya, pemerintah mempunyai ruang gerak luar biasa untuk mendesain APBN yang cocok dengan program-program pemerintah dengan struktur defisit, tanpa sepersetujuan DPR. Fungsi budgeting DPR ternihilkan, sehingga tidak memerlukan penanganan khusus atas potensi manuver politik DPR," papar Ajib keterangan tertulis Sabtu (16/5/2020).

Menariknya, dalam perppu itu pemerintah justru membuat kebijakan insentif fiskal, yang sebenarnya sudah termuat dalam draft RUU Omnibus Law Perpajakan. Insentif pajak berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan wajib pajak badan diturunkan dalam tempo 3 tahun ke depan. Pada 2020 dan 2021 turun menjadi 22 persen, serta 2022 menjadi 20 persen, dari semula 25 persen.

Dengan penerimaan PPh Badan pada 2019 sebesar Rp256 triliun, penurunan tarif akan mengoreksi penerimaan sekitar minus Rp30 triliun, dengan asumsi size ekonomi sama. Konstraksi lebih dalam akan terjadi lagi di periode 2022.

"Di sinilah kontradiksi yang terlihat, ruang defisit ditambah, tapi ruang fiskal justru dipersempit," jelasnya.

Dia melanjutkan satu sisi insentif fiskal tersebut dapat memberikan ruang likuiditas agar sektor usaha berjalan dengan baik dan daya saing yang lebih positif. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mendapat manfaat tersebut dan seberapa besar dampak kepada masyarakat luas.

"Selama 3 tahun ke depan, kita akan melihat, merasakan, dan bisa menghayati, desain APBN apakah akan bermanfaat buat masyarakat luas, buat bangsa, atau buat kalangan elit," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn fiskal defisit anggaran Virus Corona perppu perppu
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top