Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan setidaknya ada 34.300 orang pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan habis kontrak pada Mei – Juni 2020.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani, habisnya masa kontrak kerja tersebut, membuat para PMI berpotensi pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Dia mengatakan selama ini pihaknya telah menyiapkan fasilitas kepulangan para PMI tersebut, meskipun, ada yang memilih pulang secara mandiri.
“Ada yang memilih pulang secara mandiri yang tidak difasilitasi BP2MI. Ada juga yang kepulangannya difasilitasi. Otomatis ketika dia sampai di titik airport/pelabuhan atau lintas barat darat, itu difasilitasi hingga ke kampung halamannya,” kata Benny, Minggu (10/5/2020).
Benny menuturkan dengan alasan habis masa kontrak tersebut, mereka diprediksi akan pulang dalam waktu dekat.
“Saat mereka kembali kami ingatkan, pertama, selain protokol kesehatan mereka harus lapor pemerintah, isolasi mandiri, juga disarankan mereka untuk mendaftar dalam aplikasi Kartu Prakerja,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk PMI yang sudah punya modal karena hasil kerja 2-4 tahun di luar negeri, BP2MI telah menyiapkan pelatihan kewirausahaan.
“Ini program lama BP2MI, beda lagi dengan kartu prakerja, kalau Kartu Prakerja kan kita numpang programnya pemerintah.”
Benny mengatakan untuk yang sudah bekerja selama 2 tahun di luar negeri nantinya mereka akan diarahkan mengikuti program pelatihan kewirausahaan.
“Dan dari catatan kita, dari 25.000 pekerja yang pernah ikut program kewirausahaan, 10.000 orang itu sukses.”
Selain kartu prakerja dan program kewirausahaan, BP2MI juga akan mengarahkan para PMI yang pulang ke tanah air untuk mengikuti program padat karya tunai yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan PDTT.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan agar pemerintah jangan sampai lepas tangan terhadap para PMI yang habis kontrak kerjanya dan pulang ke tanah air. Menurutnya, para PMI tersebut harus tercakup dan terdata dalam skema jaring pengaman sosial, seperti kartu prakerja dan proyek padat karya.
“Harus ada inisiasi pembukaan lapangan kerja di pedesaan karena menurut ILO lapangan kerja bidang pertanian adalah yang paling minim terdampak Covid-19. Ini jadi peluang merevitalisasi ekonomi pedesaan,” kata Wahyu.
