Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wow! Pemerintah Masih Cari Tambahan Utang Rp697 Triliun

Pemerintah memerlukan pembiayaan utang senilai Rp1.439,8 triliun pada tahun ini, yang berasal dari pembiayaan defisit, pembiayaan investasi senilai Rp1.006,4 triliun dan utang jatuh tempo senilai Rp433,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memerlukan pembiayaan utang senilai Rp1.439,8 triliun pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan nilai tersebut berasal dari pembiayaan defisit, pembiayaan investasi senilai Rp1.006,4 triliun dan utang jatuh tempo senilai Rp433,4 triliun.

Sumber pembiayaan utang, didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp1.334,0 triliun ditambah dengan penarikan pinjaman senilai Rp150,5 triliun.

"Sampai saat ini, sisa SBN [surat berharga negara] yang perlu dilakukan senilai Rp697,3 triliun. Ini dipenuhi lewat lelang di pasar domestik, ritel, private placement, dan valas. Semua terbuka dan akan kami lihat," ujarnya dalam konferensi pres secara live streaming, Jumat (8/5/2020).

Adapun, realisasi SBN hingga 30 April 2020 senilai Rp376,5 triliun, program Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp150,0 triliun, dan penurunan GWM perbankan senilai Rp110,2 triliun.

Sri Mulyani menyatakan pendanaan melalui SBN dalam rangka pandemi Covid-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (pandemic bonds).

"Kami akan terbitkan SBN yang diidentifikasi, mana yang pengeluaran untuk pemulihan ekonomi. Sesuai dengan kesimpulan Komisi XI, Menkeu dan Bank Indonesia akan ada MOU terpisah terkiat program pemulihan ekonomi," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper