Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memerlukan pembiayaan utang senilai Rp1.439,8 triliun pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan nilai tersebut berasal dari pembiayaan defisit, pembiayaan investasi senilai Rp1.006,4 triliun dan utang jatuh tempo senilai Rp433,4 triliun.
Sumber pembiayaan utang, didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp1.334,0 triliun ditambah dengan penarikan pinjaman senilai Rp150,5 triliun.
"Sampai saat ini, sisa SBN [surat berharga negara] yang perlu dilakukan senilai Rp697,3 triliun. Ini dipenuhi lewat lelang di pasar domestik, ritel, private placement, dan valas. Semua terbuka dan akan kami lihat," ujarnya dalam konferensi pres secara live streaming, Jumat (8/5/2020).
Adapun, realisasi SBN hingga 30 April 2020 senilai Rp376,5 triliun, program Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp150,0 triliun, dan penurunan GWM perbankan senilai Rp110,2 triliun.
Sri Mulyani menyatakan pendanaan melalui SBN dalam rangka pandemi Covid-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (pandemic bonds).
Baca Juga
"Kami akan terbitkan SBN yang diidentifikasi, mana yang pengeluaran untuk pemulihan ekonomi. Sesuai dengan kesimpulan Komisi XI, Menkeu dan Bank Indonesia akan ada MOU terpisah terkiat program pemulihan ekonomi," katanya.
