Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan momentum wabah Covid-19 untuk mereformasi bidang kesehatan nasional.
Menurut Sri Mulyani, pandemi Covid-19 tersebut menunjukkan pentingnya infrastruktur kesehatan nasional, yang juga sudah sepaket dengan jaminan kesehatan nasional yang telah diatur undang-undang.
"Covid memberikan sinyal yang jelas bahwa reform di dunia kesehatan menjadi sangat penting, hubungan antara puskesmas sampai rumah sakit rujukan, keberadaan dan jumlah tenaga kesehatan, menjadi sangat penting," katanya, Jumat (8/5/2020).
Sri Mulyani menuturkan, Kemenkeu akan terus mendukung apapun yang akan dilakukan dalam reformasi bidang kesehatan, baik dari sisi supply seperti fasilitas kesehatan dan rumah sakit, juga dari sisi demand yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Reformasi bidang kesehatan pun, kata Sri Mulyani, merupakan fokus pembahasan dalam menyusun rancangan APBN 2021.
"Ini PR [pekerjaan rumah] dan merupakan salah satu tema yang akan masuk ke APBN 2021, di mana reformasi bidang kesehatan merupakan fokus program yang akan disusun," jelasnya.
Adapun, hingga saat ini pemerintah telah realokasi dana cadangan Kementerian Kesehatan untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp3,14 triliun.
Tahap pertama yang telah disalurkan adalah sebesar Rp336,1 miliar kepada Gugus Tugas Covid-19.
"Dari anggaran Rp3,14 triliun digunakan untuk penyaluran APD [alat pelindung diri] sebanyak Rp250 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp51 miliar, dukungan operasional petugas kekarantinaan dan penyelidikan epidemologi Rp15 miliar, dan penyediaan bahan medis habis [reagen dan yang lainnya] Rp20 miliar," kata Sri Mulyani.
Sementara, penyaluran tahap 2 mencapai Rp2,78 triliun, sudah tersalurkan dana hingga Rp975 miliar yang digunakan untuk penyediaan alat kesehatan, APD, dan yang lainya.
