Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DFW Minta KKP Keluarkan Protokol Kesehatan Awak Kapal Ikan

Destructive Fishing Watch (DFW) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan protokol kesehatan atau pencegahan Covid-19 bagi awak kapal perikanan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 05 Mei 2020  |  18:30 WIB
Nelayan mengangkut ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/4 - 2020). Harga ikan di daerah ini turun dari rata/rata Rp450 ribu menjadi Rp300 ribu / Rp250 ribu per keranjang akibat minimnya permintaan pasar serta melimpahnya hasil tangkapan. / ANTARA
Nelayan mengangkut ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/4 - 2020). Harga ikan di daerah ini turun dari rata/rata Rp450 ribu menjadi Rp300 ribu / Rp250 ribu per keranjang akibat minimnya permintaan pasar serta melimpahnya hasil tangkapan. / ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Destructive Fishing Watch (DFW) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan protokol kesehatan atau pencegahan Covid-19 bagi awak kapal perikanan.

"Mereka yang terus bekerja di atas kapal perikanan saat ini perlu mendapat perlindungan agar memastikan keadaan mereka dalam kondisi sehat dan jika sakit penanganan oleh otoritas terkait cepat diberikan," ujar Muhamad Arifuddin, Koordinator Program dan Advokasi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia untuk SAFE Seas Project, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Menurut dia, pengeluaran protokol itu agar produk ikan yang ditangkap dan ekspor sesuai dengan prosedur kesehatan sehingga tidak menimbulkan tanya oleh pembeli internasional.

Ia menyampaikan bahwa walaupun harga jual ikan dilaporkan turun sampai 50 persen tapi aktivitas pada sentra-sentra perikanan tangkap dilaporkan masih berjalan normal.

Arifuddin juga meminta KKP untuk memastikan bahwa awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan telah terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan.

"Program asuransi mandiri dan asuransi nelayan perlu diimplementasikan secara tegas sebagai salah satu bentuk perlindungan diri bagi nelayan dan awak kapal perikanan, apalagi dimasa pandemi seperti saat ini," katanya.

Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh. Abdi Suhufan meminta pemerintah memasukan kelompok nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya dalam skema bantuan sosial dan bantuan langsung tunai.

Menurunnya, penurunan harga jual ikan diperkirakan terus berlangsung sehingga akan berdampak pada ekonomi nelayan. Masalah baru akan muncul ketika nelayan dan kapal perikanan berhenti melakukan penangkapan karena harga jual ikan yang tidak ekonomis.

"Mitigasi dan alternatif pekerjaan bagi nelayan dan awak kapal perikanan sangat dibutuhkan sehingga desain progam padat karya bagi nelayan pelru segera dirumuskan oleh pemerintah" kata Abdi.

Ia berharap KKP proaktif menyampaikan data rumah tangga nelayan berdasarkan data realisasi asuransi nelayan dan asuransi mandiri kepada Kemensos dan Kemendagri agar pekerja perikanan tidak tercecer dalam skema pemberian bantuan.

Selain itu, lanjut dia, keluarga pekerja perikanan juga diharapkan aktif lapor diri kepada pemerintah desa dan kelurahan agar dapat terdata dengan baik.

"Banyak awak kapal perikanan di Jawa Tengah saat ini sedang melakukan operasi penangkapan ikan di laut Arafura dan belum kembali agar keluarganya melaporkan diri," kata Abdi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kapal ikan perlindungan nelayan

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top