Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali rencana penyaluran insentif bagi petani yang akan diberikan dalam bentuk tunai dan bantuan sarana prasarana pendukung produksi.
Alih-alih membagi bantuan dalam dua jenis, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sepenuhnya dalam bentuk tunai.
"Bantuan ini perlu bagi petani, tapi sebaiknya tidak dibagi seperti itu. Sebaiknya seluruhnya dalam bentuk bantuan langsung, biar petani yang menentukan sendiri untuk apa bantuan tersebut," kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa kepada Bisnis, Rabu (29/4/2020).
Dwi menilai bantuan dalam bentuk sarana produksi amat rawan tidak sasaran, baik dari segi waktu maupun penerima. Dia menjelaskan bahwa bukan tak mungkin bantuan input produksi diberikan ketika petani sedang tak melakukan penanaman di tengah potensi kemarau pada paruh kedua 2020.
"Jika dalam bentuk bantuan input, bagaimana pula dengan petani yang tidak memiliki lahan? Kebanyakan petani kita sifatnya hanya buruh tani yang tidak punya lahan sendiri," lanjutnya.
Selain bantuan yang sepenuhnya disalurkan dalam bentuk tunai, Dwi mengusulkan agar pemerintah dapat menyiapkan skema insentif yang dapat memberi jaminan logistik dan distribusi hasil pertanian. Seiring bertambahnya daerah, termasuk sentra produksi yang memberlakukan kebijakan pembatasan fisik, Dwi mengemukakan bahwa pemeriksaan terhadap produksi pangan kian marak ditemukan. Hal ini pun disebutnya menghambat distribusi.
Baca Juga
"Sistem logistik pangan ini banyak yang dilakukan tidak resmi, oleh karena itu perlu dipastikan tidak ada gangguan. Sudah ada kasus ketika pengiriman dari Karanganyar ke Bogor terkendala pemeriksaan," papar Dwi.
Sementara itu, Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyampaikan pendapat yang berbeda. Selain memberi dukungan produksi, dia pun menilai bahwa pemerintah perlu memberi jaminan harga dalam peneyerapan produksi tani.
"Yang paling dibutuhkan petani adalah harga jualnya bisa layak, tidak jatuh harganya. Selai itu pupuknya dicukupi," kata Winarno.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah bakal menyiapkan insentif untuk menjaga produksi pertanian kepada para petani dengan nominal Rp600.000. Jumlah petani yang tercatat berhak menerima bantuan atau tergolong miskin saat ini adalah 2,44 juta orang.
Airlangga menjelaskan bahwa bantuan tersebut nantinya akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai Rp300.000 dan sisanya dalam bentuk sarana dan sarana produksi pertanian.
