Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan umum darat mengalami kerugian yang tak sedikit akibat pelarangan mudik. Insentif hingga ratusan triliun dibutuhkan agar industrinya tetap dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan saat ini berdasarkan informasi yang diterimanya penumpang umum sudah turun 90 persen. Mereka tidak lagi menghitung kerugian, tetapi sudah lebih kepada bagaimana restrukturisasi hutang perusahaan angkutan dapat segera diberlakukan menyeluruh.
"Dengan sisa penumpang 10 persen saja sudah tidak cukup untuk bayar bunga kredit. Sama seperti yang terjadi di angkutan udara, " ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (23/4/2020).
Dia mengaku belum menghitung besaran kerugian atau kebutuhan akan restrukturisasi utang dari para pengusaha angkutan darat. Namun, diperkirakan angkanya hingga ratusan triliun untuk semua angkutan penumpang dan barang.
"Maksudnya perlu insentif atau stimulus hingga ratusan triliun bergantung berapa lama masa pandemik berakhir," tuturnya.
Adrianto mengatakan para perusahaan angkutan darat hanya mampu mempertahankan kendaraannya antara 1 hingga 2 bulan lagi. Tanpa adanya restrukturisasi dari kreditur yang diaplikasikan secara menyeluruh tentu usaha angkutan darat akan benar-benar berhenti.
Baca Juga
"Dalam batasan utama yang sudah diberi relaksasi Rp10 miliar tadi sebagian pengusaha kami yang jumlahnya memiliki di atas 10 bus, tidak akan dapat bantuan secara langsung. Kami sedang perjuangkan dan data, jangan-jangan setelah Juli perusahaan bus sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta stimulus perpanjangan STNK yang sebagian daerah sudah tidak adanya denda untuk keterlambatan bayar. Pasalnya, sebagai perusahaan transportasi, aset utamanya ada pada kendaraan.
