Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan jawaban atas munculnya sejumlah kritik mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Rabu (23/4/2020), Presiden Jokowi merespons kritik mengenai konsep dan pelaksanaan Kartu Prakerja yang kurang tepat. Pasalnya, sejumlah pihak menilai, saat ini yang dibutuhkan masyarakat terutama korban pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan bantuan tunai dan bukan dalam bentuk pelatihan.
Presiden Jokowi mengatakan, pada awalnya Kartu Prakerja disiapkan untuk program pelatihan secara offline. Program ini menurutnya sudah didesain sejak Oktober 2019 guna memberikan pelatihan seperti teknik coding, teknik programming, barista dan chef.
“Tetapi sekarang ada kondisi berbeda yang extraordinary karena ada Covid-19. Hanya dalam satu setengah bulan desain [kartu prakerja] dibelokkan, diubah total. Karena kita gak mungkin harus melakukan pelatihan langsung, yang harus bertemu langsung seperti chef dan barista,” ujarnya.
Banyak kritik soal Kartu Prakerja; yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa uang tunai untuk menyambung hidup, bukan ikut pelatihan untuk perbaiki CV. Apa kata @Jokowi?#MataNajwaJokowiDiujiPandemi pic.twitter.com/IgJw8WjQFa
— Mata Najwa (@MataNajwa) April 22, 2020
Dia pun mengklaim bahwa program Kartu Prakerja sudah bukan murni program pelatihan. Dia menyebutnya sebagai program semi bansos.
“Arahnya murni semi bansos, apalagi [dana] yang Rp600.000 yang diberikan selama 4 bulan itu semi bansos terutama korban PHK. Apalagi Ini sudah 89,5 persen dari yang ikut kartu prakerja ini korban PHK,” jelasnya.
Baca Juga
Di sisi lain, pemerintah menurutnya, mendesain program tersebut dalam bentuk pelatihan daring atau online lantaran adanya wabah corona. Tak heran jika sejumlah platform, termasuk startup pendidikan ditunjuk sebagai pelaksana program pelatihan tersebut.
Dia menyatakan bahwa Kartu Prakerja merupakan program yang terbuka kepada publik. Hal itu terlihat dari banyaknya perusahaan pemberi pelatihan online yang ikut serta.
Selain itu, masyarakat pun dapat melihat dan memilih langsung program pelatihan yang diinginkan dan sesuai dengan harga yang dikehendaki. Terlebih pemerintah membekali peserta Kartu Prakerja untuk membeli program pelatihan dengan dana senilai Rp1 juta.
“Ini program terbuka. Misalnya ada perusahaan A ikut sebagai pemberi pelatihan di Kartu Prakerja ini. Mereka belum tentu dipilih oleh masyarakat,” jelasnya.
