Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga DIPA Kementerian PUPR menjadi Rp75,63 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020.
Selain itu, realokasi anggaran juga berasal dari penundaan terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda ke tahun depan.
Paket tersebut antara lain, rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Baro Raya, Pidie; penggantian jembatan Sp. Tohpati-Tjokroaminoto, Denpasar; penataan kawasan waterfront Kota Pariaman, Sumbar, dan lain-lain.
"Program kerja yang tertunda pada TA. 2020 akibat Pandemi Covid-19 nantinya akan menjadi prioritas kegiatan di TA. 2021 yang akan dilelang dini pada bulan Oktober 2020," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Virtual bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (21/4/2020).
Baca Juga
Basuki menambahkan realokasi anggaran juga bersumber dari rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC) sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang, seperti pada pembangunan beberapa bendungan, pembangunan jalan dan jembatan baru.
Rekomposisi tersebut contohnya pada pembangunan Bendungan Way Sekampung, Lampung; Bendubgan Jragung, Jateng; Bendungan Temef, NTT; pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan, Jabar; pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Jateng; optimalisasi jaringan pipa air limbah Kota Medan, Sumut, dan lain-lain.
Lebih lanjut, imbuhnya, realokasi anggaran juga dilakukan dengan mengubah paket-paket single year (SYC) tahun 2020 menjadi paket-paket tahun jamak atau multi years (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya di bawah Rp100 miliar.
"Terakhir, realokasi bersumber optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti pekerjaan survei dan detail engineering design," ujar Basuki.
Untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1,829 triliun.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan fasilitas penampungan atau observasi di Pulau Galang, Kota Batam, renovasi atau rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, penyelesaian Rumah Sakit Akademi UGM sebagai rumah sakit rujukan Penanganan Covid-19 di Yogyakarta.
Selain itu, untuk kebutuhan internal mendesak mengatasi pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia, baik untuk peningkatan daya tahan tubuh seluruh staf PUPR sebanyak 44.000 orang dan sterilisasi kantor-kantor PUPR, termasuk seluruh balai besar atau balai wilayah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae dari Partai Golkar mengatakan Kementerian PUPR perlu memberikan jaminan bagi proyek yang sudah melakukan kontrak.
"Kalau bisa disisakan anggaran bagi yang sudah kontrak dan kepastian kalau penundaan bisa dijalankan di 2021," katanya.
Selain itu, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andi Iwan Darmawan mengatakan perlu payung hukum yang jelas untuk mengubah kontrak dari single year ke multi years. "Payung hukumnya harus diperjelas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
