Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2021.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan penanganan dampak dari pandemi Covid-19 masih akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam penyusunan RAPBN 2021.
Hal ini mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 yang tidak hanya memukul bidang kesehatan dan sosial, melainkan juga ekonomi dan sektor keuangan, akan berlangsung dalam jangka pandang.
"Pemerintah sudah melihat satu paket, bahwa penanganan dari dampak Covid-19 tidak hanya tahun ini, 2021 sudah dipertimbangkan pemerintah bahwa dukungan ini [penanganan dampak pendemi] ada yang dilanjutkan, misalnya social safety net," kata Askolani, Selasa (21/4/2020).
Asko menjelaskan, pembahasan RAPBN 2021 ini juga menjadi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki anggaran sektor kesehatan dan pendidikan.
"Ini kesepantan yang bagus juga untuk mereform di bidang social safety net dan perlindungan sosial, pemerintah melihat penanganan ini tidak hanya diarahkan di 2020, tapi juga 2021, bisa kemungkinan sampai 2022," jelasnya.
Baca Juga
Dia menyampaikan, hal ini sejalan dengan peningkatan defisit anggaran menjadi 5,07 persen dari PDB yang diharapkan bisa dikendalikan turun hingga 2022, sehingga defisit anggaran tetap terkendali sebesar 3 persen dari PDB.
"Ini bukan hal yang biasa, ini betul-betuk extraordinary, kita lihat dampaknya ke kesehatan, sosial, ekonomi dan sektor keuangan, dampaknya bukan jangka pendek, bisa sampai 1-2 tahun ke depan," tuturnya.
Asko menjelaskan, tiga fokus pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19 tersebut di antaranya kesehatan, jaring pengaman sosial, dan kelancaran dunia usaha.
Adapun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp405 triliun. Total paket kebijakan stimulus yang telah digelontorkan untuk penanganan Covid-19 mencapai 2,5 persen dari PDB.
