Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyiapkan beberapa rekomendasi kebijakan di sektor perikanan dan kelautan terkait pandemi Covid-19, termasuk yang terkait ekspor maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Menghadapi Covid-19 melalui konferensi video, Jumat (17/4/2020), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rekomendasi yang disiapkan mulai dari upaya mendorong ekspor hasil laut hingga pemberian BLT bagi nelayan, petambak, serta pembudidaya ikan.
"Langkah-langkah kita jangan terhenti, upayakan ekspor ikan kita juga jalan dengan langkah pertama, membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting nelayan itu juga butuh hidup, sedapat mungkin kita bantu mereka dan perekonomiannya, dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut," paparnya dalam keterangan resmi, seperti dilansir Antara, Sabtu (18/4).
Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi menuturkan pandemi Covid-19 membuat harga ikan anjlok hingga 50 persen. Hal ini membuat penghasilan nelayan turun dari Rp3,5 juta sekali melaut menjadi Rp1 juta-Rp1,5 juta.
Rendahnya harga ikan disebabkan adanya lockdown di beberapa negara tujuan ekspor, sehingga volume ekspor ikut terpangkas. Komoditas lain yang terdampak di antaranya kepiting dan lobster hidup.
Untuk mengatasi hal ini, dipandang perlu ada penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk kelautan dan perikanan.
Baca Juga
Kemudian, terkait adanya isu penumpukan stok di Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan percepatan implementasi sistem resi gudang.
Ada pula BLT dan bantuan pemerintah bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, serta petambak garam untuk membantu menopang kebutuhan dasar mereka di tengah kerugian yang diderita akibat wabah virus corona. Program Padat Karya di sektor budidaya perikanan juga dinilai perlu dilakukan demi kelangsungan hidup para nelayan.
Pemerintah pusat juga mengimbau kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan.
