Bisnis.com, JAKARTA -- Menjelang Ramadan, pemerintah harus mempercepat implementasi distribusi bantuan sosial untuk membantu konsumsi masyarakat.
Pasalnya, pada Ramadan dan Lebaran tahun ini permintaan masyarakat terhadap pangan berpotensi menurun karena pendapatan masyarakat yang berkurang akibat wabah corona.
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan selain mengamankan pasokan pangan, pemerintah juga perlu fokus pada kebijakan peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Kalau di pangan sebetulnya masalahnya sama soal supply walaupun untuk tahun ini demand tidak sebesar tahun tahun sebelumnya karena ada pandemi Covid-19 untuk pangan. Biasanya jelang Ramadan permintaannya tinggi karena orang ingin beli macam-macam. Nah sekarang agak sedikit turun,” ujarnya, Jumat (17/4/2020).
Untuk itu dia menilai perlu adanya dorongan dari sisi penyaluran bantuan sosial, untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak terlalu jatuh
Menurutnya, selama ini jika masuk Ramadan dan Lebaran, permintaan masyarakat akan pangan biasanya akan meningkat. Namun, dikarenakan adanya wabah virus corona, yang menyebabkan maraknya PHK dan pekerja yang dirumahkan, maka hal ini mempengaruhi kemampuan belanja masyarakat.
Baca Juga
“Keberadaan Ramadan biasanya bisa membantu dari sisi ekonomi karena adanya kenaikan konsumsi,” lanjutnya
Dalam hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan demand masyarakat adalah dengan percepatan implementasi bansos dan bantuan langsung tunai alias BLT.
“Ya itulah makanya yang kemarin yang direspon pemerintah bansos sampai ke perppu itu tujuannya untuk dorong permintaan, termasuk cash transfer,” katanya.
Selain itu, untuk kelas menengah ke atas, stimulus relaksasi pajak juga dianggap cukup bisa membantu meringankan beban kelompok masyarakat tersebut.
“Jadi saya pikir kemarin responsnya pemerintah sudah baik tinggal masalah implementasi. Karena ini sekarang perlu ekesekusi yang cepat. Sebagian besar yang hilang mata pencahariannya kan makin banyak,” jelasnya.
Kendati demikian, menurutnya, yang paling utama dilakukan pemerintah saat ini adalah pengendalian wabah Covid-19.
