Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Khawatirkan Pelemahan Rupiah Perburuk Wabah Covid-19

Kehawatiran itu disampaikannya dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara virtual dengan jajara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan dan sejumlah instansi terkait, Rabu (8/4/2020).
Karyawan menghitung uang rupiah di kantor cabang Bank BCA Syariah di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan menghitung uang rupiah di kantor cabang Bank BCA Syariah di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara mengkhawatirkan kemampuan keuangan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi penanganan wabah Covid-19 mengingat pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

Kehawatiran itu disampaikannya dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara virtual dengan jajara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan dan sejumlah instansi terkait, Rabu (8/4/2020).

Dewi mengatakan pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya 2,3 persen, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah di posisi Rp16.000 sehingga harga barang impor akan meningkat.

Pada sisi lain, politisi Partai Golkar itu mengatakan di tengah mewabahnya Covid-19, Indonesia dihadapkan para persaingan global yang juga mengalami krisis yang sama. Karena itu, semua negara juga membutuhkan alat perlindungan diri (APD) maupun alat kesehatan (alkes).

“Bagaimana Kemenkes menghadapi ini karena sebagian besar bahan baku obat, APD dan alkes berasal dari luar negeri,” ujarnya mempertanyakan.

Dewi juga mempertanyakan bagaimana pihak Kemenkes menyediakan obat setidaknya untuk enam bulan dengan kondisi nilai rukar yang melemah tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra mengungkapkan kelangkaan masker dan APD di mana-mana.

Pada sisi lain kalaupun ada masker yang dibuat, namun standarnya tidak jelas karena diproduksi oleh masyarakat luas karena hanya melihat peluang pasar.

Sutan juga mendapati di tengah masyarakat banyaknya perusahaan yang membuat disinfektan tanpa melalui proses perizinan usaha.

Dia mengatakan hal itu akan membahayakan karena beredarnya produk kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper