Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan menyatakan setidaknya 7 persen atau sekitar 2 juta warga Jabodetabek tetap ingin mudik meski dihadapkan dengan ancaman penyebaran virus corona atau Covid-19.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan survei dengan melibatkan 43.000 responden terkait minat mudik warga Jabodetabek.
Kepala BPTJ Polana Banguningsih Pramesti mengatakan sekitar 56 persen tidak ingin mudik dan 37 persen belum mudik. “Tapi 37 persen ini kan bisa shifted,” katanya, Minggu (5/4/2020).
Hasil survei inilah yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran (SE) 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta adanya pembatasan angkutan umum hingga jalan tol. Surat itu dikeluarkan atas permintaan Pemprov DKI yang ingin menghentikan operasi bus AKAP sejak hari Senin pekan lalu.
Sayangnya, surat edaran BPTJ itu dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.
"Jika dicermati isinya maka surat edaran Kepala BPTJ dimaksud lebih pada rekomendasi pembatasan aktivitas transportasi. Jadi tidak ada penyetopan moda transportasi," kata dia melalui pernyataan tertulis, Rabu 1 April 2020.
Pernyataan Jubir Kemenko Marves tersebut pun dibenarkan Polana. Dia memastikan, surat tersebut hanya bersifat rekomendasi.
Rekomendasi diterbitkan juga menyesuaikan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). BPTJ melihat, transportasi merupakan salah satu area yang bisa menimbulkan penyebaran virus corona.
“Dengan tujuan memberikan rekomendasi bagi stakeholder untuk membuat pembatasan penggunaan moda transportasi,” katanya.
