Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mendesak pemerintah menunda proyek infrastruktur, termasuk pemindahanan Ibu Kota Negara (IKN).
Belanja modal infrastruktur harus direalokasi untuk stimulus penanganan virus Corona (Covid-19), daripada mengambil anggaran dana abadi penddikan.
"Proyek infastruktur dan pemindahan Ibu Kota Baru harus ditunda, itu narasi pertama. [Pemerintah] jangan ambil anggaran untuk sumber daya manusia, termasuk dana abadi pendidikan," katanya ketika dihubungi, Minggu (5/4/2020).
Eko menilai program Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinan bukan lagi fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah seharusnya bisa merealokasi belanja infrastruktur, termasuk dana alokasi khusus fisik (DAK fisik). Jika pemerintah pusat sudah mengeksekusi, lanjutnya, pemerintah daerah yang terdampak Covid-19 bisa melakukan hal yang sama.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu menekan alokasi fiskal tanpa harus melebarkan defisit hingga di atas 3 persen.
Baca Juga
"Realokasi anggaran dan penundaan proyek infrastruktur seharusnya menjadi strategi utama. Tidak perlu sampai meminta restu DPR untuk membuka ruang pelebaran defisit," lanjutnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggarkan dana Rp2 triliun pada APBN 2020 untuk persiapan Ibu Kota Negara.
Besaran anggaran Rp2 triliun tersebut masuk dalam perkiraan kebutuhan dana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun. Namun, pemerintah melalui APBN secara total hanya akan menanggung Rp89,4 triliun atau 19,2 persen. Sisanya akan dipenuhi swasta, termasuk BUMN.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah bakal mengalokasikan dana untuk stimulus Corona Rp405 triliun. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, misalnya anggaran penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus untuk dunia usaha serta UMKM.
Dari total Rp405 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70 triliun untuk relaksasi pajak, dan Rp150 triliun untuk dunia usaha dan UMKM.
