Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memerintahkan pemilik industri yang masih memiliki stok gula untuk diubah menjadi gula konsumsi. Rencananya terdapat 235.000 ton gula mentah yang akan diolah menjadi gula konsumsi.
Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengatakan telah menerima penugasan pemerintah untuk mengolah bahan baku gula atau raw sugar industri menjadi gula konsumsi sebanyak 235.000 ton.
"Jadi untuk gula konsumsi minggu ini [Senin, 30/3/2020] diusahakan sudah turun ke pasar. Mekanismenya adalah pinjam raw sugar untuk rafinasi dan akan digantikan sejumlah penugasan," katanya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2020).
Bernadi mengemukakan dalam penugasan itu, pemerintah juga menjamin pergantian untuk pasokan gula industri. Jaminan ini untuk memastikan produksi tetap lancar dan tidak terganggu.
Selanjutnya, untuk kebutuhan industri, AGRI berharap pemerintah segera menerbitkan sisa 10 persen rekomendasi semester I/2020. Selain itu dilakukan penggantian gula yang dialokasikan untuk penugasan.
Izin impor raw sugar untuk gula kering rafinasi atau GKR sebagai keperluan industri makanan dan minunan semester I/2020 telah dikeluarkan sejumlah 1,44 juta ton. Sebagian importasi sudah masuk sisanya akan masuk dalam Februari dan Maret 2020.
Bernadi mengemukakan jumlah izin impor yang dikeluarkan masih di bawah kebutuhan. Industri mengajukan sebanyak 1,6 juta ton. Dengan konsumsi tahunan 3,2 juta ton.
"Angka itu sesuai hasil Rakortas. Produksi GKR 2019 lalu sekitar 2,8 juta dan penyerapan di atas itu termasuk stok dari 2018. Tahun ini akan tergantung kebutuhan dari industri pengguna," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan keputusan pemerintah tersebut ditempuh karena isu pasokan gula dalam negeri yang tidak pernah mampu dipenuhi secara mandiri.
"Bayangkan untuk konsumsi saja tidak cukup, kalau untuk industri akan jadi isu [masalah] jika pemerintah tidak kembali mengeluarkan kuota impor pada April ini," ujarnya.
Rachmat mengemukakan untuk kebutuhan industri hingga semester I/2020 dipastikan masih akan cukup, sedangkan semester II/2020 perlu keputusan segera dari pemerintah untuk membuka keran impor agar produksi tidak terganggu.
