Bisnis.com, JAKARTA - Sejumah kalangan mulai dari Anggota DPR hingga pengusaha meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi kebijakan ekspor termasuk barang tambang akibat dampak dari pandemi virus corona yang membahayakan perekonomian setelah nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.000 terhadap dolar AS.
Aggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan relaksasi ekspor diperlukan selain impor karena ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru (Covid-19).
"Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang," kata Sartono.
Dia megatakan pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," kata Sartono, Jumat (27/3/2020).
Sartono sangat memahami keluhan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mulai dari pusat hingga daerah, termasuk yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel seperti di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Mereka telah menanam investasi yang tidak sedikit dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa," ujar Sartono.
Intinya bagaimana ekonomi biar selamat, makanya saya bilang kalau itu bisa juga memberikan dampak sektor minerba bisa menggerakan ekonomi mengapa tidak dilonggarkan ekspor," ujar anggota DPR dari Dapil Jatim VII tersebut.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa.
“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata Ketua Kadin Sultra, La Mandi.
Sedangkan kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui peningakatan pengiriman bijih bahan tambang (ore). Pemerintah harus memberikan support, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.
“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” katanya.
Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan.
Kebijakan relaksasi tersebut kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.
Sedangkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming mengutarakan, pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar ditengah dampak luas yang ditimbulkan wabah Covid-19.
"Kami juga rapat teleconference bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," katanya.
