Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Realokasi Anggaran, Sri Mulyani Bakal Konsultasi dengan BPK

Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, BPKP juga diperintahkan untuk mengawal relokasi anggaran.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 23 Maret 2020  |  08:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/3/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/3/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan


Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya berkonsultasi dengan BPK karena dalam situasi darurat seperti ini, banyak kegiatan dan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diubah.

Dengan ini, pelaksanaan APBN 2020 yang telah disepakati oleh DPR RI sejak tahun lalu pun bakal berubah prioritasnya.

"Agar tidak menjadi temuan audit, tentu kita tetap menjaga tata kelola," ujar Sri Mulyani.

Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diperintahkan untuk mengawal relokasi anggaran.

Dalam Inpres, BPKP bertugas unurk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sebagai payung hukum, pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memnerikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan arahan presiden tersebut bakal langsung ditindaklanjuti dengan melibatkan LKPP dan BPKP. Perpres akan mulai dibahas pada pekan ini.

"Konteks Perpres ini adalah percepatan penyediaan barang untuk dampak Covid-19, jadi tidak hanya urusan pengadaan barang [pelelangan], tapi juga urusan mempercepat impornya, dan lain lain," kata Susiwijono, Jumat (20/3/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk sri mulyani realokasi anggaran
Editor : Hadijah Alaydrus
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top