Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bisa Turun 1,5 Persen

Hal itu pun akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden memperkirakan, target 5 persen hingga 5,4 persen tidak akan tercapai.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 20 Maret 2020  |  10:51 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan "lockdown" tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menilai pandemi Covid-19 akan membuat pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat. Menurutnya potensi penurunan hingga 150 basis poin (bps) dibandingkan dengan tahun lalu, atau menjadi 1,5 persen.

“Atau mungkin lebih dari itu,” kata Jokowi dalam Pembukaan Ratas Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video conference, Jumat (20/3/2020).

Hal itu pun akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden memperkirakan, target PDB Indonesia sebesar 5 persen hingga 5,4 persen tidak akan tercapai.

Oleh karena Presiden pun menekankan pentingnya mengendalikan penyebaran virus dan menjaga daya beli masyarakat. Seluruh kementerian dan pemerintah daerah harus realokasikan belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas untuk hal tersebut.

Terkait hal tersebut, Presiden meminta tiga hal kepada para punggawa ekonomi Tanah Air. “Yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Kedua social safety net, ini bansos-bansos. Ketiga, berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM,” katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran belanja non-prioritas yang dapat direalokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Angka tersebut berdasarkan perhitungan awal kementerian.

Terkait pengendalian penyebaran Covid-19, sebelumnya Jokowi telah mengambil keputusan dengan cara melaksanakan tes cepat atau rapid test, menjaga jarak sosial, dan membatasi aktivitas luar ruang. Presiden tidak mengambil opsi lock down.

Sementara itu terkait bantuan sosial, Jokowi meminta semua dana bansos direalisasikan seawal mungkin. Presiden juga meminta program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga diperbanyak.

Adapun, insentif ekonomi yang dimaksud ditujukan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Presiden mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu para debitur yang usahanya terdampak Covid-19.

“Saya minta kebijakan stimulus ini dievaluasi secara periiodik untuk lihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan,” kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Virus Corona pertumbuhan ekonomi global
Editor : Hafiyyan
0 Komentar

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top