Bisnis.com, JAKARTA - Meski berat, pemerintah dinilai perlu untuk melakukan lockdown dalam rangka menahan laju penularan Covid-19, terutama di ibu kota dan sekitarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan lockdown diperlukan untuk membatasi penyebaran Covid-19 di Jabodetabek hingga daerah sekitarnya karena karena kepadatan jumlah penduduk dan mobilisasi di daerah tersebut.
"Memang kebijakan lockdown cenderung tidak populer tetapi di saat seperti sekarang tidak banyak alternatif pilihan," ujar Yusuf, Selasa (17/3/2020).
Tentunya, kebijakan lockdown akan berdampak besar terhadap perekonomian. Akan tetapi, risiko ini dirasa perlu diambil apabila pemerintah memang berkomitmen untuk menghentikan penularan Covid-19.
Masalahnya, wacana social distancing dari pemerintah kepada masyarakat tidak terlalu kuat karena sifatnya yang bersifat himbauan sehingga masyarakat pun setengah hati menjalankan hal tersebut.
Yusuf merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan secara detail sebelum lockdown dilaksanakan. Pada beberapa negara, aktivitas perekonomian di wilayah yang diterapkan lockdown masih bisa dilakukan.
Baca Juga
"Artinya, lockdown bisa dilakukan tanpa mengesampingkan ekonomi," ujar Yusuf.
Selanjutnya perlu ada aturan yang jelas terkait siapa saja yang boleh beraktivitas ketika lockdown diterapkan dan perlu juga diberikan insentif khusus bagi sektor yang terimbas oleh lockdown. Sejauh ini, pemerintah baru melonggarkan pajak, yakni penundaan pembayaran PPh 21 selama enam bulan ke depan, penundaan PPh 22, PPh 25 dan restitusi dipercepat serta kebijakan yang diperuntukkan bagi impor bahan baku industri.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
