Bisnis.com, JAKARTA - Penundaan penyesuaian tarif tol dinilai menjadi hal yang dilematis karena di satu sisi, menjadi keputusan yang dinilai baik di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, tetapi di sisi lain berpengaruh pada iklim invetasi dan pelaku usaha jalan tol.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan penundaan penyesuaian tarif tol memang perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi yang saat ini cukup berat dimana kondisi saham yang turun, rupiah tertekan, harga minyak turun, penyebaran virus corona, dan iklim investasi yang kurang sehat.
"Kalau ditambah dengan beban-beban baru rasanya cukup tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengurasi risiko terdampak dari corona dan faktor eksternal lainnya," katanya kepada Bisnis, Jumat (13/3/2020).
Yayat menambahkan bahwa semua aspek perlu dicermati termasuk hal-hal sensitif yang mengganggu kenyamanan dan ketidakstabilan ekonomi.
Dia menambahkan penundaan penyesuaian tarif tol ini diharapkan dapat cepat teratasi dan bisa dilakukan pada waktu yang tepat.
"Ada aspek psikologis juga dengan kondisi ini, mudah-mudahan tidak terjadi lockdown atau ditutup, orang tidak mau melakukan perjalanan dan sebagainya, ini juga mempengaruhi ke operator," katanya.
Baca Juga
Yayat mengatakan terkait iklim investasi memang penundaan penyesuaian tarif tol juga memunculkan ketidakpastian pada operator jalan tol yang harus menanggung kerugian.
"Otomatis implikasinya banyak, bukan hanya kepada operator tapi kepada iklim usaha," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan tarif menjadi salah satu komponen dalam kepastian investasi. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan bisnis ke depan.
Di satu sisi, imbuhnya, penundaan penyesuaian tarif ini bagi pelaku usaha menganggu. Namun, di sisi lain bagi masyarakat biasa jika ada penyesuaian tarif dan menjadi naik, maka akan ada reaksi karena merasa terbebani.
"Inilah hal yang dilema dan harus dipertimbangkan, di tengah kondisi seperti ini BUJT juga terjepit dalam pilihan yang mungkin jangka pendek ini juga agak berat, tetapi bagaimana jangka panjangnya," ujarnya.
Dia mengatakan di saat kondisi situasional ini harus ada satu kepastian yang diberikan, dengan melihat risiko yang terjadi dan dampaknya.
"Kalau terjadi reaksi atau penolakan yang tinggi di masyarakat, pemerintah juga akan bingung, ternyata pembangunan infrastruktur dianggap menambah beban masyarakat, hal itu juga perlu diperhatikan," ungkapnya.
Yayat menyarankan penyesuaian tarif bisa diberlakukan setelah Lebaran nanti. Hal ini, imbuhnya, mempertimbangkan pemulihan kondisi ekonomi dan kebutuhan angkutan logistik yang tinggi mendekati Ramadan sehingga jika dilakukan setelah Lebaran dinilai tidak menambah beban.
