Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia bicara terkait dengan nasib aset negara di DKI Jakarta seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Bappeda DKI yang membahas soal masa depan Jakarta setelah ibu kota pindah, di Balai Kota pada Selasa (10/3/2020).
Dia menyatakan bahwa pemerintah menawarkan banyak opsi terkait dengan aset-aset negara yang berada di Jakarta baik gedung perkantoran hingga sarana umum. Opsi yang ditawarkan adalah KPBU, disewakan, hingga dijual.
Hanya saja, Hari menyatakan bahwa dari pelbagai opsi yang ditawarkan tersebut pihaknya melihat adanya peluang bahwa aset-aset itu akan dijual guna kepentingan pembiayaan pembangunan IKN senilai Rp466 triliun.
Namun, Hari memandang bahwa swasta tak semudah itu untuk membeli aset-aset negara di tengah kondisi seperti sekarang. Jika melihat kondisi saat ini, dia menyatakan bahwa rata-rata pengembang swasta tengah mengencangkan ikat pinggang dalam beberapa tahun ke depan.
"Tapi pertanyaannya, apakah jika jual putus ini swastanya mau? Siap? Apalagi sekarang pengembang swasta lagi pada susah semua, apalagi ada perang dagang dan sekarang [wabah] corona," tuturnya pada Bisnis.com, Selasa (10/3/2020).
Baca Juga
Hari juga mengatakan bahwa pengembang swasta saat ini cenderung lebih memilih mengembangkan produk dari aset-aset cadangan lahan (landbank) yang dimiliki dari pada melakukan ekspansi lebih jauh. Pengembang swasta hampir dipastikan memilih langkah seperti itu.
"Mereka kencangkan ikat pinggang dulu, itu sudah pasti 100 persen," kata dia.
Hanya saja, Hari tak memungkiri bahwa REI bisa saja ambil bagian dalam memanfaatkan sejumlah aset-aset negara yang ada di Jakarta. Pihaknya siap mengumpulkan para pengembang besar apabila diminta oleh pemerintah.
"Tapi apakah pengembangnya mau beli atau tidak itu masalah lain karena kondisi sekarang saja masih wait and see. Kalau mau beli pun harus ada seperti harga murah atau diskon besar," katanya.
Apalagi, swasta juga akan dihadapkan persoalan lain jika aset tersebut telah berpindah tangan. Persoalan itu antara lain masalah perizinan dan perubahan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
Dia mencontohkan ketika gedung perkantoran yang semula dipakai pemerintah tersebut akan dirombak menjadi mal oleh swasta maka peruntukannya pun akan berubah. Untuk itu, apakah pemerintah siap membantu dalam proses mempermudah segala proses tersebut.
Di sisi lain, dia menyatakan bahwa pemerintah pusat kemungkinan akan melego setengah dari total aset yang mencapai Rp1.000 triliun guna membiayai IKN di Kaltim. Menurut dia, aset yang dilego ke swasta itu kemungkinan besar adalah gedung pemerintahan yang berada di lokasi strategis.
"Lokasi strategis yang banyak kantor pemerintahan seperti di segitiga emas Jakarta, pasti itu favorit yang akan ditawarkan, sehingga orang [swasta] akan tertarik," ujarnya.
Adapun jika opsi jual putus tak jadi pilihan, imbuh dia, skema KPBU dan sewa bisa dilakukan meskipun peluang yang ada sangat minim lantaran pemerintah sendiri tengah membutuhkan dana besar.
KPBU dimungkinkan karena aset tetap jadi milik pemerintah sementara pengelolaan oleh swasta yang keuntungannya dibagi secara proposional.
"REI berminat ajalah [segala opsi apapun], tapi lihat kondisi kok," tutur dia.
