Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyebut bahwa pembiayaan perumahan di Indonesia dinilai masih kurang maksimal, terutama untuk perumahan subsidi dan Kredit Pemilikan Rumah.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan bahwa rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia merupakan yang terendah, dibandingkan dengan negara lainnya di Asia.
"KPR terhadap PDB Indonesia baru 3 persen, jauh dari Tahiland yang sudah sampai 10 persen dan bahkan Singapura yang sudah sampai 30 persen," ungkapnya ketika mengunjungi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Oleh sebab itu, Pahala menilai kesempatan KPR untuk tumbuh di Indonesia bisa jauh lebih besar. Namun, dia mengungkapkan bahwa tantangan paling utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan.
"Tantangannya adalah bagaimana melakukan diversifikasi pendanaan untuk yang sifatnya jangka panjang," imbuhnya.
.jpg)
Baca Juga
Jajaran direksi PT Bank Tabungan Negara Tbk.(dari kiri ke kanan) Direktur Enterprise Risk Managemen, Big Data & Analytic BTN Setiyo Wibowo, Direktur Finance, Treasury and Strategy BTN Nixon L. Napitupulu dan Direktur Legal, Human Capital, & Compliance Yossi Istanto berkunjung ke kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (10/3/2020)/ JIBI/ Bisnis-Annisa.
Adapun, kebutuhan rumah paling besar di Indonesia berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sedangkan, nyatanya ketersediaan dana subsidi kecil sekali.
"Sebelum ada stimulus [penanggulangan Covid-19], anggaran rumah subsidi itu hanya 158.000 unit. Padahal tiap tahun kebutuhannya 600.000 unit. Ini karena banyak yang menikah, perlu rumah, tapi penyediaan rumahnya enggak bisa mengejar itu," ujarnya.
Ketersediaan dana subsidi, imbuhnya, di sektor perumahan dibandingkan dengan sektor lainnya itu sangat jauh sekali. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini hanya Rp9,5 triliun, ditambah subsidi suku bunga Rp3,6 triliun.
"Ini kalau kita bandingin dengan kredit usaha rakyat [KUR] itu saja sudah jauh sekali. Karena subsidi di sektor lain anggarannya bisa ratusan triliun. Ini juga jadi tantangan untuk penyediaan sektor perumahan khususnya untuk MBR," ungkapnya.
Tahun ini, ada paket stimulus dari Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan dengan menambah anggaran subsidi rumah sebanyak Rp1,5 triliun atau 173.000 unit rumah subsidi. Pahala mengharapkan langkah seperti ini bisa digencarkan agar sektor perumahan bisa lebih didukung.
