Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai hingga saat ini pemerintah belum memiliki kebijakan yang efektif untuk mengatasi melemahnya perdagangan global akibat virus corona yang membuat ekspor impor Indonesia tersendat.
Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengatakan pemerintah seharusnya memiliki gebrakan yang bisa menggairahkan ekspor dan produksi dalam negeri.
“Padahal tadi waktu pembukaan Pak Jokowi sudah beri hint perbaikan hilir, hulu dan produksi dalam negeri,” kata Handito, Rabu (4/3/2020).
Dalam hal ini, dia mengatakan yang diinginkan oleh pengusaha ditengah kondisi krisis akibat virus corona dan pelemahan perdagangan global adalah subsidi langsung dari pemerintah ke pengusaha.
Dia mencontohkan, seperti pemerintah China yang membayar langsung biaya logistic cost dan biaya distribusi yang dilakukan oleh para eksportir.
“Atau seperti KUR lah, untuk pengusaha mikro bunganya 0 persen, pengusaha kecil 1 persen, pengusaha menengah 2 persen dan yang besar 5 persen. Jadi menyesuaikan skala perusahaannya. Intinya subsidi harus langsung, sekarang ini kita butuh insentif yang keras,” katanya.
Baca Juga
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah perlu membuat sistem logistik baru. Selama ini sistem logistik nasional masih dianggap sebagai pendukung sehingga kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Kan selama ini yang penting barangnya bagus lalu logistik mendukung. Menurut saya situasi sekarang gak gitu, logistik menjadi komandan,” lanjutnya,
Dia mencontohkan seperti halnya yang dilakukan Alibaba. Perusahaan asal China itu membangun pusat-pusat logistik di seluruh dunia dan juga dalam negeri. Dengan demikian barang yang diekspor mudah masuk dan distribusinya murah.
Adapun terkait dengan dampak negative wabah virus corona, Handito memprediksi, besar kemungkinan pasar dunia akan kebanjiran dengan produk-produk asal China yang akan dijual dengan harga miring alias obral.
“Setelah April-Mei kalau kasus wabah corona mereda maka Mei-Juni barang dari China akan membanjiri pasar dunia, dan ketika pasokan terlalu banyak, tentu akan diobral ke negara lain, nah itu yang harus diantisipasi,” katanya.
