Bisnis.com, JAKARTA–Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk merumuskan kebijakan teknis percepatan impor.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan kemudahan perizinan impor dalam rangka menangkal dampak wabah virus corona diberikan kepada importir yang terdaftar sebagai authorized economic operator (AEO) dan mitra utama.
Heru menerangkan bahwa selama ini importir AEO dan mitra utama baru mendapatkan kemudahan dari sisi clearance. Nantinya, kemudahan juga akan diberikan dari sisi pre-clearance.
"Kalau dulu pre-clearance masih perlu mengajukan perizinan dan proses verifikasi, nanti akan diberikan secara otomatis. Jadi, prosedurnya fast track autoapproval," ujar Heru, Senin (2/3/2020).
Dalam melaksanakan kebijakan ini, Heru mengatakan pihaknya tidak perlu mengeluarkan regulasi baru. "Ini sebenarnya lebih kepada manajemen profiling. Jadi, pada prinsipnya di level teknis harus membedakan treatment antara perusahaan kategori baik dan tidak baik," ujar Heru.
Untuk sementara, kebijakan percepatan pre-clearance impor ini akan diberikan terhadap barang larangan terbatas (lartas).
Harapannya, dengan kebijakan ini 35 persen dari kebutuhan barang impor dan lebih dari 40 persen dari kebutuhan impor bahan baku dapat segera terpenuhi.
Saat ini, tren realisasi impor masih tidak sejalan dengan tren sebelumnya. Menurut Heru, realisasi impor cenderung menurun pada Imlek dan mulai meningkat pada minggu ketiga pasca Imlek.
Untuk saat ini, tren impor masih belum kunjung meningkat, meski memang sudah ada pertanda perbaikan impor pada minggu keempat.
"Kami tidak ingin membebani pelaku industri, kami perlu beri dukungan dalam keadaan tidak udah seperti ini," ujar Heru.
