Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Infrastruktur dan Pembiayaan Industri Nikel Belum Optimal

Dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang mumpuni, dinilai menjadi kunci untuk memperkuat industri nikel nasional.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 28 Februari 2020  |  20:29 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak adanya perencanaan yang matang dari segi infrastruktur dan pembiayaan dalam hal pendalaman industri nikel nasional. 

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai  langkah itu diperlukan untuk mengungkit nilai tambah industri nikel dan industri strategis nasional lainya.

"[Investor] diminta investasi dalam pembangunan semalter, tapi infrastruktur penunjangnya seperti pembangkit listrik tidak dibangun. Dari pembiayaan, banknya tidak support. Sehingga, kalau kami melihat, yang masuk itu investasi asing," ujarnya dalam forum dialog Prospek Industri Nikel Dalam Negeri, Jumat (28/2/2020).

Hariyadi mengatakan dominasi investasi asing dalam pengembangan nikel ditakutkan mengulang sejarah PT Freeport Indonesia.

"Kalau kita sendiri tidak punya perencanaan jangka panjang, ini akan merepotkan [banyak pihak]," ujarnya.

Namun demikian, ujarnya, pengembangan industri nikel belum serumit Freeport.  Untuk itu, Haryadi menyarankan agar pemangku kepentingan merencanakan pembangunan infrastruktur dan strategi pembiayaan yang baik dalam pendalaman industri nikel nasional.

Hariyadi juga menyoroti isu ketidakadilan harga haga yang diterima penambang lokal oleh semlter di dalam negeri. Menurutnya, ada disparitas harga antara yang dibayarkan oleh smelter lokal dan smelter di pasar global, yang membuat pengembangan industri nikel tertahan.

Seperti diketahui, harga free on board (FoB) bijih nikel dengan kadar 1,8 persen mencapai US$60 per metrik ton. Adapun, kualitas yang sama hanya dihargai sekitar US$30 per metrik ton oleh smelter lokal.

Sementara itu, smelter lokal tidak menerima bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,8 persen. Alhasil, saat ini ada 3,8 juta bijih nikel dengan kadar 1,7 persen yang diam di gudang industri. Pasalnya, penambang dilarang ekspor oleh pemerintah, sementara penambang akan merugi jika dijual ke smelter lokal.

"Semua industri harus dibuat dalam perspektif adil dan wajar. Kalau tidak wajar, bagaimana industri dipaksa kerja [untuk] rugi," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Nikel apindo
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top