Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung keputusan penundaan program Indonesia bebas truk obesitas atau dikenal dengan Indonesia Zero ODOL dari yang semula akan dilaksanakan pada 2021 menjadi 2023.
"Jadi diundurnya itu akhir 2022. [1] Januari 2023 sudah mulai [jalan tol bebas ODOL]," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta (24/1/2020).
Basuki menyampaikan bahwa ODOL masih boleh melintas di seluruh ruas tol kecuali di tol Tanjung Priok hingga Bandung. Namun, pada 1 Januari 2023 dipastikan seluruh ruas tol lainnya akan bebas dari kendaraan obesitas.
Pernyataan Menteri Basuki itu menegaskan keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memundurkan pelaksanaan program Zero ODOL lantaran Indonesia tengah menghadapi masalah resesi sehingga pengentasan ODOL yang berpotensi menambah biaya logistik akhirnya ditunda.
Menhub juga mengklaim bahwa keputusan tersebut merupakan hasil diskusi dengan semua pihak terkait seperti Kementerian PUPR, asosiasi industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Organda hingga Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Terkait keputusan tersebut, Sekretaris Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberi tanggapan apapun.
Baca Juga
Pasalnya, di hari yang sama, ATI bersama Waskita Toll Road (WTR) justru tengah melakukan kampanye jalan Tol Bebas ODOL di ruas tol Kanci-Pejagan.
"Saya mohon maaf belum bisa berkomentar terkait hal ini [pemunduran target ODOL]. Kami di lapangan hari ini bersama teman teman WTR baru saja memulai kampanye jalan tol bebas ODOL di ruas Kanci-Pejagan," ujar Krist ketika dihubungi Bisnis, Senin (24/2/2020).
