Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN.
"Investor banyak sekali, ada dari Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Denmark, Italia, Uni Emirat Arab, dan China," katanya di usai acara Dialog Nasional VI Pemindahan IKN di gedung Bappenas, Selasa (11/2/2020).
Meski demikian, dia mengungkapkan pemerintah investor asing dari negara-negara tersebut baru mengutarakan minat dan belum memaparkan konsep detail kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga masih mempelajari skema-skema kerja sama yang ditawarkan, khususnya dengan skema KPBU dan investasi langsung (foreign direct investment/FDI).
Beberapa opsi skema KBPU yang dapat diterapkan yaitu, availability payment atau tarif/user charge dan bentuk lainnya. Dalam pelaksanaan aset skema availability payment, pemerintah memiliki berbagai pilihan pemanfaatan aset, yaitu build operate transfer (BOT), build transfer operate (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).
Lebih lanjut, Bappenas dan kementerian terkait telah menyiapkan beberapa jenis insentif untuk ditawarkan kepada investor yang berminat ikut serta dalam pembangunan IKN. Dia menambahkan hal tersebut harus mengutamakan kepentingan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor.
"Saya kira pemerintah bisa menyediakan insentif fiskal, [mempermudah] perizinan, kemudian [pengelolaan] lahan," imbuhnya.
Baca Juga
Selain itu, Bappenas juga telah mengalokasikan risiko-risiko dalam proses pembangunan IKN, baik ke pemerintah maupun swasta. Risiko yang ditanggung pemerintah, antara lain penetapan tarif, peraturan, politik, dan pengadaan lahan.
Di sisi lain, risiko yang dialamatkan kepada swasta, yaitu pendanaan, desain, kenaikan biaya konstruksi, kenaikan biaya operasional, dan risiko konstruksi.
Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Suharso memastikan pemerintah akan mencari berbagai opsi pendanaan dan tidak akan mengandalkan APBN.
"Biaya untuk bangun infrastruktur di IKN mencapai Rp466 triliun. Namun, kami hanya mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN. Itu juga selama empat tahun sehingga rata-rata hanya Rp22,5 triliun per tahun. Tidak terlalu besar, kok," katanya pekan lalu.
Ada tiga tahapan pembangunan IKN yang sudah disusun oleh Bappenas. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga periode dengan tujuan membangun kawasan inti atau pusat pemerintahan seluas 5.648 hektar, kawasan ibu kota negara di dalam area 56.180 hektar, dan kawasan strategis nasional (KSN) ibu kota negara seluas 256.142 hektar.
Pertama, pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur selama periode 2021-2024. Proyek-proyek tersebut antara lain bangunan fungsi utama (Istana, Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif), markas besar TNI/Polri, ruang terbuka hijau, infrastruktur dasar, hunian VIP, apartemen ASN, fasilitas umum-fasilitas sosial, jaringan transportasi dan utilitas, pembangkit tenaga listrik, pangkalan militer, upgrading bandara dan pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dan klaster permukiman umum.
Kedua, pemerintah akan menyiapkan sarana dan prasarana diplomatik (kantor kedutaan), universitas, pabrik berteknologi tinggi, research and development center, arena meeting, incentives, concert, dan exhibition (MICE), sport center, pusat perbelanjaan (shopping mall), taman budaya dan area rekreasi. Semua fasilitas tersebu dibangun pada periode 2025-2029.
"Kami targetkan tidak ada lagi pembangunan utama pada 2030-2045 sehingga IKN sudah bisa dimanfaatkan dengan efektif," jelasnya.
