Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya telah menyusun rencana pemerintah jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024.
Ada beberapa sasaran pembangunan yang dibidik pemerintah untuk menuju pembangunan berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB), tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.
"Kami optimis pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,7 persen - 6 persen selama periode 2020-2024. Target ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo," katanya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).
Suharso mengatakan capaian proyeksi pertumbuhan ekonomi moderat di angka 5,7 persen dan optimis 6 persen. Angka tersebut naik cukup signifikan dibandingkan RPJMN periode pertama pemerintah Joko Widodo, yakni 5 persen pada 2014-2019.
Menurutnya, peningkatan proyeksi pertumbuhan akan membutuhkan investasi yang cukup besar. Investasi tersebut, lanjutnya, tidak difokuskan di pulau Jawa tetapi pulau-pulau lain untuk memaksimalkan pemerataan pembangunan.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga angka kemiskinan turun menjadi 6 persen - 7 persen dari sebelumnya 9,41 persen dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dari 5,28 persen menjadi 3,6 persen - 4,3 persen.
"Kami juga berharap angka ketimpangan kaya dan miskin atau gini ratio turun dari 0,382 menjadi 0,360 hingga 0,374," jelasnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Hendrawan Supratikno mengaku ragu dengan pernyataan Suharso terkait target pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, situasi global saat ini sedang mengalami ketidakpastian sehingga sulit mencapai target tersebut.
"Yakin Pak Menteri? Sekarang ini ekonomi kita sedang diuji dengan adanya perang dagang. Dari puluhan perusahaan China yang merelokasi pabriknya, tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Mereka semua ke Thailand atau Vietnam," imbuhnya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan efektivitas program pemerintah untuk menarik investor asing. Menurutnya, langkah Presiden Jokowi mengeluarkan paket -paket kebijakan selama periode pertama tidak efektif.
Dia juga mempertanyakan skema perencanaan dan eksekusi Omnibus Law, khususnya Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.
"Paket kebijakan tidak ada suaranya lagi diganti dengan Omnibus Law. Ini bagaimana konsepnya? Jangan sampai hanya jadi obat sementara," katanya.
