Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki strategi khusus dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan kementeriannya, salah satunya adalah menerapkan e-katalog sektoral.
Menteri PUPR, Basuki Hadilmuljono mengatakan bahwa e-katalog sektoral tersebut digunakan untuk pengadaan semua alat berat, pekerjaan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.
Dia menjelaskan bahwa e-katalog sektoral itu bakal dikembangkan semua Direktorat di Kementerian PUPR.
"Jadi, katalog sektoral ini akan dikembangkan di Kementerian PUPR antara lain di Ditjen Sumber Daya Air Bahan Banjiran, Ditjen Bina Marga Preservasi Jalan, Jembatan rangka Baja, Jembatan gantung pejalan kaki, Ditjen Cipta Karya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kebutuhan Penanganan Darurat seperti tenda, matras dan Velbed dan Meubelair," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Basuki optimistis e-katalog sektoral di Kementerian PUPR dapat menjadi ukuran keberhasilan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan pada Desember 2019.
"Implementasi e-katalog sektoral menjadi bagian dari aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan secara simbolis yang diwakili 100 perusahaan dari paket pekerjaan di bidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, ke-ciptakarya-an dan perumahan di 34 provinsi di Indonesia.
Penandatangan kontrak ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada bulan November 2019 yaitu agar para Menteri dan Kepala Daerah secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek, sehingga di awal tahun pengerjaan Infrastruktur dapat dimulai.
“Segera mulai lelang, Januari sudah dilakukan. Jangan menunggu-nunggu lagi ini perintah dan jangan lupa perhatikan manfaatnya bagi masyarakat," tegas Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 100 perusahaan yang menandatangani secara simbolis berasal dari empat bidang yaitu bidang sumber daya air sebanyak 20 paket Rp2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket Rp1,8 triliun, bidang ke-Cipta Karya-an sebanyak 22 paket Rp679 miliar dan bidang Perumahan sebanyak 11 paket Rp157 miliar.
Kemudian, dari empat bidang tersebut terdapat proyek strategis diantaranya Paket Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp768, 883,000,000.
Paket Rancang dan Bangun atau design and build Penggantian Jembatan S. Rahabangga dan Jembatan S. Asera di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai Rp95,528,756,000.
Paket Gedung Perpustakaan dan Masjid Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai Rp 254,967,000,192 dan Paket Pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai Rp23,766,000,000.
