Pemerintah Rencanakan Skema KPBU untuk Pembangunan Jargas 2022

Pembangunan jargas dilaksanakan Pemerintah sejak 2009. Pada 2019, sebanyak 74.216 SR dibangun di 16 lokasi, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kota Lamongan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Wajo.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 30 Januari 2020  |  18:38 WIB
Pemerintah Rencanakan Skema KPBU untuk Pembangunan Jargas 2022
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika (kedua kanan), Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro (kiri), Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto (kanan), Pengamat Ekonomi Energy UGM Fahmy Radhi (tengah), dan Direktur Perencanaan & Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso memberikan pemaparan saat menghadiri diskusi mengenai perubahan skema subsidi LPG 3 kg dan peluang memaksimalkan baruan energi di Jakarta, Kamis (30/1). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memulai skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga yang ditargetkan pada 2022.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alimuddin Baso mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah tengah melakukan inisiasi untuk menemukan model yang tepat untuk memulai KPBU dalam pembangunan jargas.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan jargas rumah tangga hanya sampai dengan 2021 dengan target 100.000 jaringan rumah (SR).

“Sudah mulai diinisiasi, kami melakukan studi dulu, sounding market dulu, nanti ada bidding-nya,” ujarnya Kamis (30/1/2020).

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa inisiatif pemerintah dalam konversi penggunaan minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg adalah hal yang baik.

Pasalnya, program tersebut telah membantu pemerintah menghemat penggunaan subsidi negara senilai Rp33 triliun—Rp35 triliun per tahunnya.

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan dalam penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk melakukan subsidi tertutup.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengembang gas kota sebagai solusi penggunaan LPG bersubsidi.

Di samping itu, pemerintah diminta mengkaji rencana jangka panjang apabila jaringan gas rumah tangga nantinya diimplementasikan.

 “Kalau ketersediaan gasnya habis bagaimana? Impor LNG juga tidak murah,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jaringan gas

Editor : David Eka Issetiabudi
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top