Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Temui Jokowi, Asosiasi Pedagang Pasar Minta Revitalisasi Pasar Dipercepat

Program revitalisasi pasar bisa dilakukan secara beriringan dengan upaya pemerintah membangun infrastruktur dan perumahan rakyat.
Pasar tradisional/Antara
Pasar tradisional/Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo untuk mempercepat upaya revitalisasi pasar tradisional.

Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono mengatakan program revitalisasi pasar tradisional tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisiknya saja, tetapi juga pada pengelolaan hingga kebersihannya.

“[Revitalisasi pasar] itu kan juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden dan tentu kita harus mendukung program revitalisasi pasar. Yang kami sampaikan juga selain sukses di proses pembangunannya secara fisik tapi juga revitalisasi pasar itu juga memenuhi prinsip dan kaidah-kaidah pengelolaan baik dari sisi kebersihan, listriknya, ada juga beberapa prinsip-prinsip yang sesuai standar SNI [Standar Nasional Indonesia],” ujarnya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (23/1/2020).

Ferry yang juga politisi Partai Gerindra itu mengemukakan percepatan itu bisa dilakukan jika pemerintah dan BUMN secara simultan melakukan upaya tersebut. Program revitalisasi pasar diakuinya bisa dilakukan secara beriringan dengan upaya pemerintah membangun infrastruktur dan perumahan rakyat.

Menurutnya, keberadaan pasar tradisional cukup terpinggirkan di tengah himpitan pasar modern. Apalagi, dia menilai banyak pasar modern didirikan tidak jauh dari lokasi pasar tradisional sehingga persaingan bisnis pun menjadi tidak adil.

“Tadi kami sampaikan juga banyak ritel modern yang kemudian berdiri melanggar aturan dari zonasi di aturan tentang zonasi antara ritel modern tidak boleh kurang dari 500 meter,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebutkan pemerintah sudah merevitalisasi sekitar 5.248 pasar hingga akhir tahun lalu.

Program revitalisasi pasar diakuinya melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

“[Target] seluruh indonesia karena pasar tidak fokus pada titik tertentu tapi kita lihat yang belum maksimal seperti di Indonesia timur. Di kota besar juga menjadi perhatian karena banyak isu seperti isu sosial masyarakat karena di kota bersaing dengan pasar modern,” tambahnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper