Bisnis.com, JAKARTA -- Softbank Group Corp. menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk pembangunan ibu kota baru.
Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan bertemu kembali dengan pendiri sekaligus CEO Softbank Masayoshi Son di Davos, Swiss. Sebelumnya, Luhut telah bertemu dengan Masayoshi di Jakarta pekan lalu.
"Presiden Joko Widodo rencananya pada Februari akan memutuskan. Negosiasi kami akan angkanya ada di sekitar US$30 miliar-US$40 miliar," katanya, Jumat (17/1/2020).
Luhut menuturkan ibukota baru akan dibagi ke dalam klaster-klaster, a.l. klaster pendidikan dan kesehatan. Selain Softbank, Uni Emirat Arab juga berminat menanamkan modal di ibukota baru. Luhut menjamin pemerintah tetap memegang prinsip saling menguntungkan dan menghormati. "Yang jelas, semua itu [persyaratan] di bawah kendali kita,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai penunjukan beberapa tokoh internasional menjadi Dewan Pengarah, Luhut menjelaskan penunjukan itu untuk membangun kepercayaan dunia internasional.
Seperti diketahui, Dewan Pengarah terdiri atas putra mahkota UEA Pangeran Mohamad Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan CEO Softbank Masayoshi Son.
Di samping membangun kepercayaan internasional, sambung Luhut, Dewan Pengarah akan berperan memberi saran dan promosi. “[Tugas mereka] sedang kami rumuskan. Presiden tetap sebagai penanggung jawab,” ujarnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyebutkan perincian sumber pembiayaan pemindahan ibu kota.
Dari kebutuhan biaya senilai Rp486 triliun, pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) direncanakan Rp265,2 triliun (54,6 persen), APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).
Bappenas menyebutkan dana KPBU akan digunakan untuk membangun a.l. gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pembangunan infrastruktur utama; sarana pendidikan dan kesehatan; museum dan lembaga permasyarakatan; serta sarana dan prasarana penunjang.
Sementara itu, APBN akan digunakan untuk membangun a.l. infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Adapun, swasta akan membangun perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, dan fasilitas meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE).
