Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bauran Kebijakan Dinilai Berhasil Jaga Inflasi 2019

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, inflasi yang rendah salah satunya disebabkan oleh bauran kebijakan yang baik dari instansi-instansi pemerintah. 
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan), memberi sambutan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2017 di Jakarta, Kamis (27/7)./JIBI-Dwi Prasetya
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan), memberi sambutan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2017 di Jakarta, Kamis (27/7)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga komponen inflasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya inflasi tahunan Indonesia pada 2019.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, inflasi yang rendah salah satunya disebabkan oleh bauran kebijakan yang baik dari instansi-instansi pemerintah. 

Ia menjelaskan, pemerintah mampu menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok sehingga inflasi volatile foods dapat ditekan. Hal ini juga diikuti dengan terjaganya barang subsidi dan perbaikan pengelolaan supply chain yang berdampak pada stabilnya inflasi administered price.

"Ini menandakan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia [BI] dan pemerintah sudah tepat. Karena, biasanya pada bulan Desember inflasi cukup tinggi," katanya saat dihubungi pada Kamis (2/1/2020).

Di sisi lain, rendahnya inflasi menandakan indikasi awal menurunnya konsumsi masyarakat. Ia mengatakan, sebagian dari masyarakat telah menunda konsumsi akhir tahunnya untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah hal, diantaranya iuran BPJS Kesehatan dan cukai rokok.

Sementara itu, sebagian masyarakat lain diperkirakan sudah mulai terdampak pelemahan ekonomi global. Hal tersebut mengakibatkan turunnya permintaan yang pada akhirnya berimbas pada daya beli.

Guna menggenjot daya beli masyarakat, Josua mengatakan pemerintah harus menjaga inflasi pangan tetap stabil. Hal ini karena inflasi pangan Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak 2018.

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga harus segera dilakukan pemerintah. Jenis belanja ini, katanya, diharapkan mampu menutupi penurunan yang disebabkan oleh kenaikan beragam tarif seperti BPJS Kesehatan dan cukai rokok.

"Efektivitasnya [belanja bansos] juga harus diperhatikan agar lebih tepat sasaran ke masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin cepat penyaluran belanja ini juga semakin baik," tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper